Kaltimtoday.co, Penajam - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengimbau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk terus progresif di tengah hadirnya IKN Nusantara.

Ditemui pada Rabu (29/3/2023), Nurlianti selaku Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menyampaikan, hadirnya IKN jangan dijadikan permasalahan namun menjadi acuan untuk bisa memajukan UMKM lokal di PPU. 

Ia menyatakan bahwa, yang menjadi permasalahan UMKM di PPU ialah Sumber Daya Manusianya (SDM) yang minim pengetahuan terkait managemen bisnis. Namun pihaknya selalu memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk dibina. 

“Kami dari Dinas KUKM Prindag yang bertanggung jawab untuk membina UMKM. Sudah menjadi tugas kami untuk bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dan mendorong UMKM tersebut untuk berperan dalam membangun IKN,” terangnya.

Namun pihaknya mengaku tidak bisa bekerja sendiri, perlu keterlibatan pihak swasta untuk membina UMKM. Dia mengaku pihak swasta banyak membantu, di antaranya berupa pelatihan UMKM dan CSR swalayan agar produknya dapat diapasarkan oleh gerai-gerai swalayan tersebut. 

“Rencananya juga, kami akan meningkatkan SDM. Jadi ini jangan dijadikan permasalahan, justru ini dijadikan tantangan untuk memajukan UMKM. IKN ini justru peluang,” ungkapnya. 

Menurut penejelasannya, dengan datangnya orang dari PPU, akan banyak penduduk baru. Maka dari itu, UMKM harus bisa bersaing mengikuti teknologi dan tidak mengikuti pola lama. Sebab, arahan itu sesuai dengan instruksi presiden untuk bisa menaikkan kelas UMKM dan bagaimana agar bisa mempromosikan secara digital. 

Nurlianti juga membeberkan, UMKM di PPU sudah mendapatkan dukungan modal. Sejak 2005 silam, sudah ada dana bantuan bergulir, bekerja sama dengan bank.

Namun menurutnya, yang menjadi masalah baru ialah ketika dari pihaknya dalam memberikan bantuan, yang diberikan bantuan malah tidak memberikan kembali dana bantuan bergulir tersebut. Padahal, dana itu untuk disalurkan ke pihak lain agar dananya bisa berjalan dengan baik. 

“Dukungan modalnya ada berbentuk uang tunai, bantuan alat atau mesin. Bantuannya disesuaikan tergantung yang dibutuhkan UMKM,” ungkap Nurlianti. 

Ia juga membeberkan, beberapa waktu lalu sudah ada bantuan terkait inflasi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku usaha. Tak main-main, bantuan itu sebesar Rp600,000 per pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meski begitu, dalam setahun bantuan tersebut tidak menentu ada. Menurut pihaknya, bantuannya itu tergantung dari anggarana yang ada, bahkan untuk tahun 2023 belum dilaksanakan. Namun tahun lalu, ada dari provinsi yang telah memberi bantuan secara langsung melalui KUKM Perindag.

Ia mengaku bentuk eskalasi dari bantuan tersebut juga tidak menentu. Tergantung dari pelaku usaha, sebab ada beberapa pelaku usaha yang tidak bisa mengelola dengan baik bantuan dari pemerintah tersebut.

“Namun saat ini masih terus dalam pantauan KUKM Perindag. Bahkan beberapa waktu lalu kami mengadakan Gebyar UMKM dengan membuat tenda UMKM secara gratis,” sahutnya.

Sebagai pembina dan pengawas, pihaknya ingin UMKM bukan hanya bertambah namun usahanya maju dan naik kelas sesuai instruksi presiden. 

“Kita harus bisa ikut andil dan tidak diam saja. Terutama dalam hadirnya IKN, kita jangan hanya jadi penonton, tetapi turut berperan dalam membangun IKN,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]