Kaltimtoday.co - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berencana meluncurkan layanan pengaduan langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat transparansi publik serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan di dua lembaga keuangan negara tersebut.

“Saya akan membuka saluran pengaduan langsung ke menteri. Jadi masyarakat bisa menyampaikan keluhannya secara langsung. Untuk bea cukai dan pajak, akan disediakan dua nomor WhatsApp berbeda. Mungkin besok layanan ini resmi diluncurkan,” ujar Purbaya usai melakukan inspeksi mendadak di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Dalam kunjungannya, Purbaya juga meninjau jalur hijau di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu jalur yang digunakan untuk barang dengan dokumen lengkap dan tidak memerlukan pemeriksaan menyeluruh, seperti barang bebas cukai atau yang telah dinyatakan bersih.

Ia menegaskan pentingnya penggunaan jalur tersebut sesuai ketentuan agar tidak menjadi celah bagi praktik penyelundupan.

“Saya ingin memastikan jalur hijau digunakan sebagaimana mestinya. Akan ada pemeriksaan acak secara rutin agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Selain memperkuat pengawasan, Purbaya juga menyoroti perlunya percepatan proses pengeluaran peti kemas atau dwelling time di pelabuhan. Ia menilai, efisiensi waktu sangat penting untuk menjaga kelancaran arus barang dan menekan biaya logistik bagi pelaku usaha.

“Sekarang dwelling time sekitar 3,5 hari. Pemeriksaan yang terlalu banyak justru menambah waktu dan biaya. Cukup 20–30 persen barang yang diperiksa secara acak agar prosesnya lebih cepat dan efisien,” jelasnya.

Dengan adanya layanan pengaduan langsung serta peningkatan efisiensi di lapangan, pemerintah berharap sistem pengawasan di sektor pajak dan kepabeanan semakin kuat.

[RWT]