Kaltimtoday.co, Berau - Untuk mencegah kebocoran pendapatan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan keuangan melalui Transaction Monitoring Device (TMD) atau perangkat pemantauan transaksi.

Melalui sistem tersebut, pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau bisa memantau arus transaksi hotel, restoran, kafe maupun sektor usaha lainnya yang masuk objek pajak daerah secara real time.

Perangkat digital di kasir hotel maupun sebagainya tadi akan terhubung langsung dengan server dan sistem yang dimiliki Bapenda secara otomatis. Sehingga, pemilik usaha tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara manual. 

Sistem itu mendapat dukungan oleh Bupati, Sri Juniarsih. Agar penerapan laporan dan pengelolaan keuangan yang ditarik menjadi pajak daerah tidak dapat dicurangi. Sehingga profesional dan transparan.

"Ini bentuk dari transformasi kinerja oleh Pemda dalam mengelola kas daerah, dari informasi Bapenda sejauh ini sudah 26 unit TMD terpasang," katanya.

Jumlah tersebut, kata bupati, masih belum menjangkau seluruh pelaku usaha dan wajib pajak, sehingga unit akan direncanakan ditambah oleh instansi terkait.

Bupati menegaskan, kegiatan tesebut juga merupakan upaya pemerintah untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan pajak daerah, sebaliknya bukan menjadi aturan yang membebani pelaku usaha.

“Semua harus tertib dan sesuai kebijakan dalam pengelolaan pajak, bukan berarti kita menyulitkan pelaku usaha,” ujarnya.

Dengan penerapan pelaporan secara sistematis itu pula, bupati mengimbau agar organisasi yang mempayungi pelaku usaha seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), asosiasi pelaku kuliner dan hiburan, hingga sektor pariwisata dapat memahami akan pentingnya integritas pelaporan keuangan.

"Penerapan ini sebenarnya memberi manfaat kepada pelaku usaha untuk mengurangi risiko pelaporan secara manual yang tidak lagi efektif serta data yang disajikan kini lebih akurat," tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]