Kaltimtoday.co, Penajam – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Penajam Paser Utara (PPU), Saidin berharap, para calon Kepala Desa menghindari tindakan politik uang atau money politic.

Hal itu mengingat Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di PPU semakin dekat. Pilkades serentak sendiri akan digelar di 14 desa se-PPU pada 15 Desember mendatang.

“Calon Kepala Desa jangan main money politic, sama sekali tidak diharapkan,” tegasnya.

Politik uang dapat merusak kualitas demokrasi, serta akan mempengaruhi orientasi kepemimpinan Kepala Desa ketika menjabat. Hal itu juga akan berpengaruh buruk bagi kemajuan desa setempat.

Baca Juga: DPMD PPU Dorong Desa Maksimalkan Potensi Lokal untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

 

Baca Juga: DPMD PPU Bentuk Tim Kajian Pemekaran Desa di Kecamatan Sepaku

Baca Juga: DPMD PPU Kaji 12 Usulan Pemekaran Desa, Tunggu Hasil Evaluasi Persyaratan

Baca Juga: Kepala Desa Sambut Positif Pendampingan dari DPMD PPU untuk Percepat Pencairan Dana Desa

View this post on Instagram

Baca Juga: DPMD dan BKAD PPU Siapkan Perubahan Perbup untuk Kurangi Tahapan Pencairan Dana Desa

Baca Juga: DPMD Imbau Desa di PPU Prioritaskan Pengembangan Potensi Lokal

Baca Juga: DPMD PPU Dapat Bantuan Tenaga Profesional dari Kemendes, Perkuat Pengelolaan Dana Desa

Baca Juga: Pencairan Dana Desa Tahap Kedua di PPU Terhambat, DPMD Dorong Percepatan

Baca Juga: DPMD PPU Identifikasi Permasalahan Pencairan Dana Desa, Siapkan Pendampingan

Baca Juga: DPMD PPU Luncurkan Strategi Pendampingan untuk Percepat Pencairan Dana Desa

Baca Juga: DPMD PPU Dorong Efisiensi Tim Verifikasi Kecamatan untuk Percepat Proses Pencairan Dana Desa

Baca Juga: Dorong Kemandirian Ekonomi Desa, DPMD PPU Fokus Pengembangan Potensi Lokal

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: DPMD PPU Siapkan Langkah Strategis untuk Pemekaran Kecamatan dan Desa

“Pasti ketika itu dilakukan hasilnya tidak akan maksimal dalam kepemimpinannya nanti. Karena enam tahun ke depan, maju tidaknya ada ditangan Kepala Desa,” terangnya.

Larangan money politic dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Pasal 30 ayat (1) poin j Dalam Permendagri itu jelas tertulis, bahwa dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye,” ujarnya.

Masyarakat diminta untuk melihat visi, misi, dan program kerja calon Kepala Desa, agar dapat menentukan secara objektif calon mana yang akan dipilih nantinya. Pihaknya juga menghimbau agar para calon Kepala Desa bisa bersaing secara sehat.

“Bagi calon Kepala Desa silakan berkompetisi sesuai dengan koridor dan aturan yang ada, jangan saling menjelekkan, kami ingin pelaksanaan Pilkades ini terlaksana dengan aman dan kondusif,” tuturnya.

“Calon Kepala Desa silakan berkompetisi dengan sehat dan saling menghormati, biarkan saja masyarakat yang menentukan siapa yang terbaik nantinya,” tutupnya.

Adapun 14 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak adalah sebagai berikut:

1. Bukit Subur

2. Giri Mukti

3. Api-api

4. Sesulu

5. Babulu Darat

6. Babulu Laut

7. Gunung Makmur8. Sebakung Jaya

9. Rawa Mulia

10. Sri Raharja

11. Sumber Sari

12. Wonosari

13. Bukit Raya

14. Tengin Baru

[ALF | NON]