Kaltimtoday.co, Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta melakukan MOU (kerjasama) penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan antara Ketua DPRD, Joni dan Kepala Kejari, Hendriyadi W Putro yang berlangsung, Selasa (20/4/2021).

Joni, selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan, dinamika dan peraturan perundang-undangan yang demikian pesat, tak menutup kemungkinan terjadinya masalah keperdataan dan tata usaha negara antara instansi pemerintah baik dengan badan hukum maupun perorangan, yang memerlukan penanganan secara professional, arif dan bijaksana.

“Kami sangat berharap bantuam hukum dalam hal ini terkait konsultasi baik di bidang Datun, Pidsus dan Intelijen. Sehingga saat ini kami kembali melakukan penandatanganan kerjasama untuk yang kesekian kalinya,” papar Joni.

Baca Juga: Jadi Lembaga Pertama yang Tandatangani MoU di IKN Nusantara, Unmul Siap Tingkatkan SDM dengan Badan Otorita

 

Baca Juga: Dua Pelaku Illegal Logging Ditangkap Polisi, Salah Satunya Masih di Bawah Umur

Baca Juga: Dilantik jadi Kades Sepaso Selatan, Bambang Sugiarto Janji Perjuangkan Angkatan Kerja dan Perbaikan Infrastruktur Desa

Baca Juga: Berhasil Gagalkan Pengedaran Narkoba, Polresta Samarinda Musnahkan Sabu, Ganja, hingga Pil Ekstasi

View this post on Instagram

Baca Juga: Di Pemilu 2024, KPU Kaltim Pastikan Pemetaan Dapil dan Jumlah Kursi di DPRD Sama Seperti Sebelumnya

Baca Juga: DPC Gerindra Kukar Targetkan 12 Kursi Legislatif

Baca Juga: Banjir Besar Sangatta 2022, Ombudsman Kaltim: Pemkab Kutim Terbukti Maladministrasi, Tapi Sudah Ditindaklanjuti

Baca Juga: Uji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD, KPU Kaltim: Parpol dan Masyarakat Rasakan Dampaknya

Baca Juga: Unikarta Jalin MoU dengan Universitas dan Dunia Usaha, Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Baca Juga: Kritik Kinerja Pemkab Kutim, FRK: Belanja Anggaran Boros dan Bermasalah

Baca Juga: BMKG Minta Warga Kaltim Waspada, Akhir Tahun Bakal Menghadapi Cuaca Ekstrem

Baca Juga: Sebesar Rp501 Juta Berhasil Dikembalikan ke Negara, Kejari Kukar Terus Cari Aset Terpidana Iwan Ratman Mantan Direktur Utama PT MGRM

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tahun Depan Pemkab Kutim Alokasikan Rp1,3 T untuk MYC

Sementara itu, Kepala Kejari Kutim, Hendriyadi W Putro mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kutim, yang hingga saat ini memberikan kepercayaan kepada Kejari  untuk melakukan kerjasama pendampingan bidang hukum.

Hendriyadi mengatakan, tugas dan wewenang kejaksaan selain melaksanakan penegakan hukum juga memberikan bantuan hukum kepada pemerintah maupun pemerintah daerah.

“Dengan kuasa khusus, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya dalam masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Hendriyadi menjelaskan, MoU ini berkenaan dengan berapa hal, seperti contoh pengembalian aset yang masih di kuasai oleh Dewan atau ASN yang belum mengembalikan.

“Selain itu kami khususnya selalu memberikan edukasi dan himbauan terhadap birokrasi bersih yang anti korupsi,” tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]