Kaltimtoday.co, Berau - Tingginya intensitas banjir yang melanda Kabupaten Berau, khususnya di Kecamatan Sambaliung, Kelay, dan Segah, menjadi peringatan serius.

Bahkan dari peristiwa yang terjadi baru-baru ini, ketinggian air mencapai lima meter, merendam rumah hingga atap, memaksa lebih dari 800 jiwa dari hampir 300 kepala keluarga mengungsi. Fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan kantor kampung turut terdampak. 

Anggota DPRD Berau, Sakirman yang ikut menyoroti terkait hal ini, menilai relokasi kampung dari wilayah rawan banjir ke tempat yang lebih aman adalah solusi jangka panjang yang harus segera diambil. Ini bukan hanya pemindahan fisik, tapi upaya menyelamatkan kehidupan dan masa depan masyarakat.

Banjir yang terus berulang diperparah oleh kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan. Karena itu, program relokasi harus dirancang menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan tata ruang.

"Pemerintah daerah harus segera merumuskan program jangka panjang yang terstruktur untuk merelokasi kampung-kampung yang kerap terdampak banjir tinggi," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (30/5/2025).

Menurut Sakirman, perumusan program relokasi jangka panjang tersebut tentu harus dipikirkan secara matang. Tujuannya tak lain adalah untuk memastikan keselamatan warga, meminimalkan kerugian berulang, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

Menurut dia, anggaran harus mencakup pembangunan infrastruktur baru, fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi warga di lokasi relokasi. Meskipun politisi PKS itu memandang relokasi memang penuh tantangan.

Namun ia meyakini, jika dirancang matang dan melibatkan masyarakat sejak awal, langkah ini akan menjadi solusi nyata untuk mengakhiri siklus bencana banjir yang menahun.

"Tentu, program ini memerlukan dukungan anggaran yang cukup dan terencana dengan baik. Saya mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana khusus dalam APBD, serta menjajaki dukungan dari pemerintah pusat maupun mitra pembangunan," tandasnya.

Menurut catatan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) banjir yang terjadi sepanjang Mei 2025 telah terjadi setidaknya di empat kecamatan. Yakni, Talisayan, Segah, Kelay dan Sambaliung dengan kisaran 33.328 keluarga terdampak atau sebanyak 93.777 jiwa.

Sementara dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim, alih fungsi lahan dan penyusutan hutan seluas 145.130 hektare. Data ini menjadi peringatan jika kondisi tutupan hutan di Berau sudah banyak tergerus serta akan berdampak memperburuk risiko banjir.

Saran yang disampaikan Sakirman dengan data yang dipaparkan oleh BPBD dan Walhi Kaltim menurut akademisi lingkungan hidup dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan progran relokasi terdampak banjir.

Dosen Teknik Lingkungan UM Berau, Sufriady Syam menyatakan, program tersebut dapat menjadi strategi mitigasi jangka panjang yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi keselamatan warga dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Kebijakan ini harus dirancang tentu dengan berbasis data, partisipatif (melibatkan pihak-pihak tertentu) dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]