Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda terhadap penyelenggaraan pemerintahan 2020. Rapat tersebut diselenggarakan di ruang rapat utama, gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (31/3/2021).

LKPJ ini merupakan laporan kemajuan atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk dilaporkan kepada para legislator sebagai wakil rakyat di parlemen. Dari LKPJ ini, dapat diketahui berbagai kinerja laporan pembangunan sesuai dengan APBD yang telah disepakati bersama.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono dan dampingi para wakil ketua. Sugiyono menyampaikan bahwa, laporan kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di Samarinda pada tahun mendatang.

"Nanti ada pandangan umum dari masing-masing fraksi terkait dengan LKPJ ini, setelah dipelajari oleh seluruh anggota dewan dan disampaikan dalam rapat paripurna," ungkap Sugiyono.

Dia menambahkan, LKPJ ini termasuk kewajiban dari eksekutif terhadap lembaga legislatif dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan selama satu tahun terhadap progres pembangunan melalui APBD Samarinda.

LKPJ ini pun secara terperinci dilaporkan berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan di berbagai organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemkot Samarinda.

"Tentu akan didalami secara detail lagi terkait laporan ini," ujar Sugiyono.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ dari Wali Kota Samarinda ini berjalan lancar, meskipun ada beberapa catatan disebabkan keterbatasan di masa pendemi Covid-19, sehingga menggerus berbagai tenaga dan pikiran.

Sebagai informasi tambahan bahwa, LKPJ ini berdasarkan APBD 2020 sebesar Rp 2.872.615.669.923,33 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp 484.969.128.171,33. Pendapatan Transfer senilai Rp 2.291.345.796.202,00 sedangkan pendapatan lainnya yang sah sebanyak Rp 96.300.745.000,00.

Sementara LKPJ dari masing-masing OPD terkait, sebagai berikut:

1. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran Rp 9,22 Miliar (M), realisasinya sebesar Rp 8,586 M, nilai persentasenya 93.31%

2. Urusan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp 92.713 M, realisasi Rp 77,391 M. Persentase 83.47%

3. Urusan Pangan dengan anggaran senilai Rp. 3.389 M, realisasi 3.071 M, persentase 90.63%

4. Urusan Pertanahan, dengan anggaran sebesar Rp. 7,812 M, 3.107 M, realisasi 3.107 M, persentase

5. Urusan Ketenagakerjaan, anggaran sebesar Rp. 2.814 M, realisasi Rp. 2,377 M, persentase 84,48%

6. Urusan Trantibumlinmas, anggaran senilai Rp. 30,845 M, realisasi Rp. 27,208 M, persentase 88,20%

7. Urusan Perumahan dan Permukiman, dengan anggaran sebesar Rp. 86.089 M, realisasinya 75,238 M, persentase 87.80%

8. Urusan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 3.801M, realisasinya senilai Rp. 3.551 M, persentase 92,42%

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 2.416, realisasinya senilai Rp. 2,129 M, persentasenya 88,11%

10. Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 241, 985 M, realisasinya 193,44 M, persentase senilai 79,94%

11. Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 208,631 M, realisasinya senilai 206,781 M, persentase 99.11%

12. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 885,794 M, dengan persentase 92.70%

13. Peindustrian dengan anggaran sebesar Rp. 4.736 M, realisasinya senilai Rp. 4,582 M, persentase 96.74%

14. Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp.6.840 M, realisasinya senilai Rp. 6.487 M, persentase 94.83%

15. Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 4.287 M, realisasinya senilai Rp. 3.020 M, persentase 70.46%

16. Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 8.017 M, realisasinya senilai Rp. 6.760 M, persetase 84.32%

17. Urusan Penunjang pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 252.327 M, realisasinya senilai 230.796 M, presentase 91.46%

18. Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 13.699 M, realisasinya senilai Rp. 11.231 M, persentase 81.99%

19. Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 3.685 M, realisasinya senilai Rp. 3.402 M, persentase 92.43%

20. Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dengan anggaran sebesar Rp. 2.681 M, realisasinya senilai Rp. 2.499 M, persentase 96.90%

21. Perpusatakaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.297 M, realisasinya senilai Rp. 2.042 M, persentase 95.75%

22. Kearsiapan dengan anggaran sebesar Rp. 2.297 M, realisasinya senilai Rp. 2.185 M, persentase 95.15%

23. Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 13.116 M, realisasinya senilai Rp. 12.232 M, persentase 93.26 %

24. Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 57.525 M, realisasinya senilai Rp. 55.000 M, persentase 95.57%

25. Pengendalian kependudukan dan Keluarga berencana dengan anggaran sebesar Rp. 5.796 M, realisasinya senilai Rp. 5.162 M, persentase 89.07%

26. Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 5.761 M, realisasinya senilai Rp. 5.128 M, persentase 89.91%

27. Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 14.801 M, realisasinya senilai 14.088 M, persentase 95.18%

28. Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.848 M, realisasinya 3.133 M, persentase 81.43%

[SDH | RWT | ADV]