Advertorial

DPRD Samarinda Desak Percepatan Renovasi SDN 020 Samarinda Utara, Keselamatan Siswa Jadi Sorotan

Kaltim Today
11 Agustus 2025 05:13
DPRD Samarinda Desak Percepatan Renovasi SDN 020 Samarinda Utara, Keselamatan Siswa Jadi Sorotan
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie. (Nindi/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda menaruh perhatian serius terhadap kondisi memprihatinkan SD Negeri 020 Samarinda Utara. Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, menyebut sekolah yang berdiri sejak 1983 itu membutuhkan renovasi besar-besaran, terutama setelah insiden angin kencang pada Sabtu (2/8/2025) yang merusak atap ruang kelas 1 dan menjebol plafon.

“Dari hasil tinjauan, kondisinya benar-benar memprihatinkan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut keselamatan siswa dan guru. Tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” tegas Novan, Kamis (8/7/2025).

Sekolah yang berada di puncak perbukitan Jalan Karya Baru ini menampung hingga 161 siswa dalam tujuh rombongan belajar, namun hanya memiliki enam ruang kelas. Akibatnya, perpustakaan harus diubah menjadi ruang belajar. Mayoritas bangunan masih berbahan kayu yang mulai lapuk, sementara pagar sekolah sudah permanen dari beton dan besi.

Novan menuturkan, proses renovasi terhambat oleh tarik ulur kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Rencananya, SDN 020 akan diambil alih oleh pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada kepastian waktu pelaksanaannya.

“Kalau menunggu proses itu rampung, terlalu lama. Kami akan bicara dengan Pemkot agar ada langkah cepat, minimal untuk perbaikan darurat,” ujarnya.

Kepala SDN 020 Samarinda Utara, Kardi, mengakui kerusakan tersebut membuat kegiatan belajar terganggu. “Mudah-mudahan cepat diperbaiki. Supaya anak-anak lebih semangat belajar, guru pun bisa mengajar dengan tenang,” ucapnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD, Dwi Purnomo, menjelaskan bahwa proyek renovasi awalnya dijadwalkan pada 2025. 

Namun, rencana tersebut dialihkan ke Kementerian PUPR melalui Dana Alokasi Khusus yang dikelola Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW).

“Sudah ada survei dan pembahasan restrukturisasi bangunan akhir 2024, tapi belum ada tindak lanjut. Untuk sementara, kami akan lakukan penambalan pada bagian yang membahayakan,” terangnya.

DPRD Samarinda menegaskan akan mengawal proses ini hingga siswa kembali mendapatkan fasilitas belajar yang aman dan layak.

“Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkas Novan.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]



Berita Lainnya