Advertorial
DPRD Samarinda Minta Pendekatan Humanis Atasi Juru Parkir Liar
Kaltimtoday.co, Samarinda - Maraknya juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda kembali menuai sorotan publik. Terbaru, insiden penodongan senjata tajam oleh seorang jukir liar terhadap driver ojek online memicu reaksi beragam dari warganet.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai persoalan jukir liar tidak bisa dilihat hanya dari kacamata penertiban atau razia semata.
Menurut politisi asal fraksi PDI Perjuangan ini, banyak jukir liar terjun ke pekerjaan tersebut bukan karena ingin melanggar aturan, melainkan terdorong oleh keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan kerja di Samarinda.
“Kalau menurut saya, selalu ambil sisi positif saja. Banyak dari mereka melakukan ini karena tidak punya alternatif penghasilan lain,” ujarnya baru-baru ini.
Ronald mengakui, sebagai kota yang terus berkembang, Samarinda menghadapi tantangan urban yang kompleks, termasuk soal penataan parkir. Namun, ia menilai tidak semua jukir liar layak diberi label negatif.
“Kalau memang ada yang merasa terganggu, ya tinggal dilaporkan saja. Tapi kita juga harus lihat, apakah mereka memang mengganggu, atau justru membantu mengatur lalu lintas di tengah kemacetan,” lanjutnya.
Ia menekankan, akar masalah jukir liar ada pada kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, ia mendorong Pemkot Samarinda bersama instansi terkait untuk merancang solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
DPRD Samarinda berharap, penanganan masalah jukir liar dapat menggabungkan aspek ketegasan hukum dengan kepedulian sosial, sehingga ketertiban kota berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat.
“Solusinya jangan hanya razia. Tapi pikirkan juga bagaimana mereka bisa diberi pekerjaan yang lebih layak, atau pelatihan agar bisa beralih profesi. Ini soal kebutuhan hidup,” tandasnya.
[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]
Related Posts
- IESR Desak Pemerintah Segera Terapkan Insentif dan Target Adopsi Motor Listrik
- Yayasan Mitra Hijau Bekali Jurnalis Samarinda Pahami Tantangan dan Peluang Transisi Energi
- Modus Tahan Pelunasan dan Kredit Fiktif, Pegawai Pegadaian Diduga Rugikan Negara Rp1,2 Miliar
- Rentetan Kasus Kekerasan Masih Mengintai, Komite Keselamatan Jurnalis Maluku Utara Resmi Dibentuk
- Komunitas Pers Desak Pemerintah Hapus Klausul Perjanjian Dagang Indonesia-AS yang Ancam Perpres Publisher Rights








