Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) menginventarisir aset milik daerah yang tidak digunakan untuk merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang telah ditertibkan oleh Satpol PP.

“Bagusnya Pemkot sediakan lahan atau aset yang nganggur untuk dijadikan lapak bagi PKL, sehingga tempat itu selain menjadi pusat pembelanjaan tradisional, namun juga meningkatkan pendapat asli daerah (PAD)," ungkap Samri Shaputra.

Dia pun mengingkan agar Samarinda memiliki pusat pembelajaan yang mirip dengan Surabaya yang tertata dengan baik, seperti pasar khusus buah-buhan, ikan hias, kuliner, sepatu dan lainnya. Sehingga ada pasar khusus yang memang berjualan barang-barang tertentu dalam satu titik yang dibutuhkan oleh pembeli.

 

Baca Juga: Pematangan Lahan RSUD AMS di Sempaja Disorot, Komisi III DPRD Samarinda Tekankan Izin dan Mitigasi Banjir

Baca Juga: KPPU Kaltim Nilai Regulasi Ritel Samarinda Kedaluwarsa, FY Andriyanto Minta Pembaruan Berbasis Persaingan Sehat

Baca Juga: Diduga Salahgunakan Jabatan, Karyawan Perusahaan di Samarinda Diamankan Polisi

Baca Juga: Polisi Ungkap Pencurian Uang dalam Keluarga di Samarinda Seberang, Kerugian Capai Rp87 Juta

View this post on Instagram

Baca Juga: Banser hingga Kokam Kompak Amankan Misa Natal, Pemkot Samarinda: Perayaan Tahun ini Penuh Kedamaian dan Kehangatan

Baca Juga: Wali Kota Samarinda Bantah Pernyataan Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Soal Penangguhan Sementara RSUD AMS II

Baca Juga: Kekerasan Seksual di Samarinda Belum Reda, Sungai Kunjang Jadi Kecamatan dengan Kasus Tertinggi 2025

Baca Juga: 8 Perda Samarinda Diketok Paripurna, Nasib Perumda Varia Niaga Ditentukan Lewat Adu Kekuatan Suara

Baca Juga: Penataan Pasar Pagi Samarinda: Samagov Jadi Jembatan Aduan, Pemkot Jamin 2.505 Kios untuk Semua Pedagang

Baca Juga: Pedagang Keluhkan Pelayanan Selama Pendaftaran Lapak Pasar Pagi, Pemkot Samarinda Janji Evaluasi 

Baca Juga: Pengamat Kritik Rotasi Jabatan Eselon II Pemprov Kaltim, Ingatkan Risiko Lingkaran Kekuasaan

Baca Juga: Soal Penangguhan RS Korpri Samarinda, PUPR Kaltim: Sesuai Aturan dan Lahan Masuk Zona Fasum-Fasos

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Samri melanjutkan, para pedagang masih terpencar, jika ditempatkan dalam satu pasar dengan barang dagangan sejenis, justru lebih ramai dikunjungi. Jika hal ini dilakukan oleh Pemkot, maka Samarinda akan lebih maju dan kotanya lebih tertata dengan baik.

“Kalau niat wali kota untuk menginventarisir aset milik daerah itu, pasti lebih bagus, akan kami dukung. Setidaknya ada perubahan dalam menata Samarinda agar lebih nyaman dan indah dari sebelumnya," sebutnya.

Politisi PKS ini berharap agar aset milik Pemkot Samarinda didata dan dikelola sebagai lahan produktif yang dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Sehingga tidak ada lahan milik Pemkot yang tidak dimanfaatkan.

"Jangan sampai PAD Samarinda setiap tahun stagnan terus," kata Samri.

[SDH | ADV]