Kaltimtoday.co, Samarinda - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur terus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Sulaiman Umar Siddiq menegaskan bahwa, Presiden dan Kementerian Kehutanan telah menginstruksikan langkah maksimal untuk meminimalisir potensi kebakaran. 

Berdasarkan data dari Januari hingga Juli 2025, tercatat 66 titik hotspot di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, tim penanggulangan telah melakukan 39 operasi pemadaman di berbagai wilayah. 

“Memang tidak terlalu besar, tetapi perlu kita antisipasi agar tidak meluas,” ujarnya.

Sulaiman menekankan bahwa upaya pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci utama dalam menekan risiko karhutla. 

Ia mencontohkan kegiatan Jambore Pengendalian Karhutla yang digelar di Kaltim sebagai bentuk kampanye publik, terutama untuk mendorong keterlibatan pemuda. 

Mengusung tema "Bersatu untuk Kalimantan Timur Bebas Asap," kegiatan ini dirancang sebagai sarana edukatif dan konsolidatif lintas sektor serta generasi dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan karhutla. Jambore juga dijadikan ajang penguatan kolaborasi multipihak dan peningkatan kapasitas masyarakat.

“Kita butuh kerja sama berkelanjutan agar kesadaran menjaga hutan bisa tumbuh, bukan hanya saat bencana terjadi,” katanya.

Sejumlah agenda diisi dengan pelatihan, simulasi penanggulangan karhutla, aksi penanaman pohon, dan deklarasi Relawan Muda Siaga Karhutla. 

"Api bisa membakar hutan dalam sehari, tapi butuh puluhan tahun untuk menumbuhkannya kembali. Maka siapa pun yang mencegah api hari ini, berarti dia adalah penyelamat generasi esok," tegasnya.

Selain itu, pendekatan berbasis data menjadi strategi penting dalam mengantisipasi karhutla. Pemantauan secara akurat membantu pemerintah mengidentifikasi titik rawan, sekaligus menentukan status darurat dan siaga dengan lebih tepat. 

“Ke depan kita tidak boleh lagi bekerja hanya berdasarkan rasa, tetapi harus berdasarkan data. Monitoring ini sudah dilakukan untuk memastikan langkah penanganan lebih efektif,” kata Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]