Kaltimtoday.co, Samarinda - Hari kelahiran Pancasila sering kali dirayakan pada 1 Juni, tentu saja ini menjadi peringatan penting sejarah perjalanan bangsa bahwa Pancasila yang digunakan sebagai pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki cita-cita luhur kemudian digali oleh Bung Karno sebagai arah bangsa melalui Trisakti ajaran "founding father".

Ketua GMNI Samarinda, Yohanes Richardo Nanga Wara mengatakan bahwa, momentum untuk merefleksikan sejauh mana negara mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, ialah menuju tatanan masyarakat adil dan makmur tanpa adanya ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang terjadi meskipun Kita menyadari butuh perjuangan serius.

"Sejatinya Pancasila jalan pembebasan rakyat dari cengkraman sistem kekuasaan yang tamak, sebab esensi Pancasila bukanlah kemiskinan, ketimpangan, kerusakan alam, kebodohan, peran negara tidak boleh meninggalkan ruh Pancasila yang sebenarnya," tegasnya.

Menurut Richardo, di Kaltim pembangunan masih hancur, masih adanya kemiskinan yang meningkat, kerusakan lingkungan juga tengah berlangsung bahwa sangat bertentangan dengan semangat butir-butir Pancasila salah satunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2020 sebanyak 243,99 ribu (6,64 persen). Pada Maret 2020 sebanyak 230,26 ribu (6,10 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut bertambah 13,73 ribu orang yang secara persentase naik 0,54 persen, sementara tingkat garis kemiskinan pun naik menjadi 1,11 persen. Sementara banyak anggaran yang terbuang sia-sia karena pembangunan Kaltim masih miris," ungkapnya.

Sementara berdasarkan data, besarnya anggaran Provinsi Kaltim mestinya dioptimalkan yang lebih maksimal, perlunya pengawasan oleh publik, karena APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar (sumber kaltimprov.go.id) sebab infrastruktur masih hancur terkhusus daerah-daerah pelosok.

"Jangan sampai ada anggaran, tapi tidak ada pembangunan infrastruktur, lalu dikemanakan anggaran tersebut diperuntukkan?," pungkas Richardo.

Selanjutnya, Richardo mengatakan berulangkali adanya pembiaran masalah lingkungan, pemerintah tutup mata acuh melihat problematika karena hancur dan pencemaran lingkungan punya kaitan erat dengan industri, sebab Kaltim tengah berada dalam pusaran lingkar industrial ekstraktif baik pertambangan batu bara maupun perkebunan sawit yang tidak mematuhi peraturan, karena lemahnya pengawasan dari aparat penegakan hukum.

Ada sebanyak 1.735 lubang tambang di Kaltim yang dibiarkan di berbagai daerah, belum lagi ada sebanyak 39 anak yang mati di lubang tambang tambah lagi kriminalisasi bagi gerakan rakyat sebagai contoh kasus terakhir yang terjadi kriminalisasi masyarakat adat dayak Long Bentuq yang mempertahankan tanahnya dan Camat Tenggarong yang menjadi sasaran empuk kekerasan dan penganiayaan saat berhadapan dengan aktivitas pertambangan batu bara di tempatnya.

Maka, banyak sekali persoalan yang perlu menjadi substansi penting agar Pancasila berjalan sesuai dengan koridornya, bahwasanya perjuangan untuk pembebasan umat manusia tidak akan mungkin tergapai jika masih adanya kemelaratan bagi rakyat, karena dalam Pancasila lah kita menemukan kemuktian dan kemuliaan sumber arah bangsa yang adil makmur yang harus kita bumikan.

"Nilai Pancasila harus kita bumikan, karena di situlah kita menemukan jati diri bangsa yang mengakomodir kekuatan rakyat, negara jangan kemudian menjadikan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan menindas yang dalam implementasinya ternyata bertolak belakang dengan substansi Pancasila, apalagi hanya sekadar manipulasi rakyat dengan slogan-slogan pencitraan," tegas Richardo di akhir.

[RWT]