Kaltimtoday.co, Penajam - Dinas Sosial (Dinsos) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai bentuk pembaharuan terhadap data penerima bantuan sosial (Bansos).

Kepala Dinsos PPU, Bagenda Ali mengatakan, acara tersebut menghadirkan ahli dari Pusdatin Kemensos dalam rangka menuntaskan masalah-masalah yang termuat dalam DTKS.

“Ini memang kami datangkan dari Kemensos ya untuk mengatasi masalah-masalah di DTKS, karena DTKS adalah sumber untuk data-data sosial kita,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (15/6/2023).

Sosialisasi tersebut juga mengundang aparatur desa dan kelurahan untuk memberikan pemahaman terkait pengoprasian DTKS. Itu diyakini Bagenda Ali sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan tervalidasi dalam memasukkan data ke sistem terpadu.

Bukan tanpa alasan pemutakhiran data dilakukan, pasalnya DTKS harus terus diperbaharui secara berkala setiap bulannya dan perlu pemahaman fundamental bagi para operator untuk mengetahui prosesnya.

“Data-data itu diperbaharui setiap bulan. Nah karena banyak juga dari operator-operator kita yang bertanya gimana nih proses pembaharuan, kalau dari kita yang jawab kadang-kadang tidak pas, jadi kami datangkan sumbernya dari Pusdatin Kemensos,” jabarnya. 

Aparatur desa dan kelurahan perlu mengetahui hal-hal yang menjadi pembaharuan seperti pengusulan data terbaru dan penonaktifkan terdata. Sebab, dalam sistem terbaru, penonaktifan terdaftar DTKS sudah bisa dilakukan pada sistem secara langsung. 

Bagenda Ali juga mengatakan bahwa, kondisi DTKS saat ini mengalami pengurangan. Dari 87.000 yang terdaftar DTKS, saat ini menjadi 80.000 dan untuk penerima bantuan yang terdaftar ada sekitar 11.000.

“Untuk saat ini yang jelas DTKS berkurang. Data DTKS sendiri ada 80.000an dan yang mendapat bantuan ada 11.000an. Sisanya belum mendapat bantuan karena memang ada kuota juga. Di sini kita juga sarankan aktif agar kuota dari daerah lain bisa kita gunakan,” ucapnya.

Dirinya merasa bahwa jika desa dan kelurahan sudah memiliki operator yang kompeten, akan mempermudah proses memasukkan data terbaru ke DTKS. 

“Kita tekankan itu dari desa dan kelurahan itu data yang dikejar harus data yang akurat sehingga sebagai perencanaan kedepannya bisa tepat sasaran,” sahutnya. 

Perihal beberapa warga kan mengeluhkan tidak masuk dalam DTKS padahal masuk dalam kategori tidak mampu. Dinsos PPU mengatakan mesti melaporkan kepada aparatur desa dan kelurahan atau melalui sistem online untuk melakukan pengajuan.

“Nah itu yang harus didaftarkan. Jadi sekarang untuk pendaftarannya mesti melalui cek Bansos, itu bisa yang bersangkutan sendiri mendaftarkan dirinya secara online, kemudian melalui pendamping PKH bisa, kemudian operator yang ada di Desa Kelurahan, kemudian TKSK (Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan) bisa melalui itu,” tuturnya. 

Lebih lanjut, nantinya Dinsos PPU yang akan menghimpun data terbaru DTKS, sebab dari Pusdatin akan mengirim data-data tersbut untuk dilakukan pengecekan dan melalui proses validasi kembali.

“Jadi memang ada yang berkurang, ada juga penambahan. Nah, memang yang masalah penambahan ini juga yang saya lihat ini kok masih ada orang yang belum terdaftar, kok bisa itu bisa terjadi padahal fasilitasnya sudah ada seperti cek Bansos sudah bisa melalui kelurahan,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.