Kaltimtoday.co, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang diketuai oleh Hilman Pujana, dengan anggota Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha, resmi menjatuhkan sanksi kepada Google LLC atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penerapan Google Play Billing System (GPB System). Dalam perkara No. 03/KPPU-I/2024, Google terbukti melakukan praktik monopoli (Pasal 17) dan penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25 ayat (1) huruf b).

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar kepada Google LLC dan memerintahkan perusahaan menghentikan kewajiban penggunaan GPB System dalam Google Play Store. Google juga diperintahkan untuk memberikan kesempatan kepada developer aplikasi untuk menggunakan program User Choice Billing (UCB) dengan insentif pengurangan biaya layanan (service fee) sebesar minimal 5% selama satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini bermula dari inisiatif KPPU yang mencurigai praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC. Perusahaan diketahui mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan produknya melalui Google Play Store untuk menggunakan GPB System, yang mengenakan biaya layanan sebesar 15%-30%. Developer yang tidak mematuhi kebijakan ini akan dikenai sanksi berupa penghapusan aplikasi dari Google Play Store.

Berdasarkan analisis pasar multi-sisi yang dilakukan Majelis Komisi, Google Play Store merupakan platform dominan di pasar distribusi aplikasi digital di Indonesia, dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Kebijakan Google dinilai membatasi pilihan metode pembayaran bagi pengguna, menyebabkan kenaikan harga aplikasi hingga 30%, serta menurunkan pendapatan developer aplikasi.

Dalam sidang yang berlangsung sejak 28 Juni 2024 hingga 3 Desember 2024, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Google terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5 Tahun 1999. Namun, dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a tidak terbukti.

Selain membayar denda Rp202,5 miliar, Google diwajibkan mengumumkan program UCB dengan memberikan insentif kepada developer aplikasi. Pembayaran denda harus dilakukan maksimal 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Google mengajukan keberatan, mereka wajib memberikan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda.

“Keputusan ini merupakan bentuk upaya KPPU untuk memastikan persaingan usaha yang sehat di sektor teknologi, sekaligus melindungi kepentingan pengguna aplikasi dan developer," kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU.

[RWT]