Kaltimtoday.co - Kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga lepas dari jurang ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

Program ini dirancang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, keluarga berpenghasilan rendah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat di kota, desa, dan wilayah pesisir.

“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan setiap anak bangsa. Salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki rumah layak sebagai tempat membangun masa depan dengan penuh martabat,” kata Tenaga Ahli Utama Presidential Communication Office (PCO), Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (12/8).

Selain mengurangi ketimpangan sosial, program unggulan yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) ini juga bertujuan mengatasi backlog perumahan. Saat ini, sekitar 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta rumah di Indonesia masih tergolong tidak layak huni.

Strategi pelaksanaan mencakup:

• Renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di desa.
• Pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta.
• Penataan kawasan pesisir dan pembangunan hunian adaptif bencana.

Ujang menjelaskan, program ini juga diarahkan untuk mengendalikan harga tanah dan penataan tata ruang. Pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk menormalkan harga tanah, mengatur zonasi, serta memastikan lokasi perumahan tidak menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Selain itu, pembangunan hunian akan dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan listrik, dan air bersih untuk menunjang kualitas hidup masyarakat.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, sektor perumahan berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

“Program ini bukan hanya mengurangi backlog, tapi juga mendorong sektor konstruksi, industri bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga investasi swasta. Dampaknya akan langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]