Kaltimtoday.co, Tenggarong - Tekanan terhadap keuangan daerah yang sedang dialami Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian berbagai pihak. 

Dalam aksi unjuk rasa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus menghadapi krisis fiskal, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik agar target pembangunan tetap tercapai.

Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati dan DPRD Kukar itu membawa tema Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/7/2026).

Massa menilai perlambatan kemampuan fiskal mulai berdampak terhadap realisasi sejumlah program yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan APBD tahun ini.

Aspirasi mahasiswa diterima Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Ia mengakui kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini memang memberi dampak luas, tidak hanya terhadap jalannya program pembangunan, tetapi juga terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami sama-sama memahami bahwa kondisi Kukar memang sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian daerah melemah dan ekonomi masyarakat juga ikut terdampak," kata Rasid.

Dia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar Rp300 miliar dana yang menjadi hak Kukar namun belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Menurutnya, apabila dana tersebut segera diterima, ruang fiskal pemerintah daerah akan jauh lebih longgar.

"Ada hampir Rp300 miliar anggaran Kutai Kartanegara yang hingga saat ini belum disalurkan. Kalau anggaran yang tertahan di pusat itu segera disalurkan, saya yakin kondisi Kukar akan jauh lebih baik," tambahnya.

Ia berharap proyek-proyek yang telah direncanakan dalam APBD tetap dapat dijalankan secara bertahap. Selain menjaga keberlanjutan pembangunan, pelaksanaan proyek di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Kamis berharap perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk ikut berkontribusi dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat lokal,” harapnya.

Di sisi lain, Asisten II Setkab Kukar, Muhamad Iriyanto, tidak menampik bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat. 

Menurutnya, situasi serupa juga dialami banyak pemerintah daerah di Indonesia sehingga sejumlah program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

"Memang kendalanya kita sedang mengalami kesulitan fiskal dan itu merata di seluruh Indonesia. Dalam implementasi janji-janji Pak Bupati memang ada mengalami kesulitan, artinya tidak normal seperti biasa," ujarnya.

Karena keterbatasan tersebut, pemerintah memilih memusatkan pembiayaan pada kegiatan yang dinilai paling mendesak agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

"Pada saat kami punya dana yang terbatas sementara yang harus dibangun banyak, tentu kami akan memilah yang paling prioritas atau super prioritas," sambungnya.

Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah penyesuaian fiskal agar dampak terhadap pembangunan dapat ditekan semaksimal mungkin. Ia berharap kondisi keuangan daerah segera membaik sehingga program-program yang sempat tertunda dapat kembali direalisasikan.

"Saya kira itu sudah mewakili semua. Persis apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa tadi dan inilah yang akan kami coba lakukan penguatan-penguatan yang sebenarnya sudah kita lakukan selama beberapa minggu terakhir,” tandasnya.

[RWT]