Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 resmi diketok palu sebesar Rp 7,1 triliun melalui Rapat Paripurna DPRD Kukar, Jumat (29/11/2025).

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, memastikan bahwa dengan anggaran yang diterima yakni sepertiga dari APBD tahun sebelumnya, pemerintah tetap mengupayakan pemenuhan 17 program prioritas Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

“Ya tentu tadi sudah saya sampaikan. Kalau dibilang optimal, ya mungkin maksimal saja ya. Kalau optimal itu kan artinya sampai dampaknya sudah kita perhitungkan,” ucapnya.

Sebagai perbandingan, APBD Kukar 2025 berada di angka Rp 11,1 triliun. Untuk tahun 2026, jumlah itu turun 36 persen atau sekitar sepertiga menjadi Rp 7,1 triliun.

Berdasarkan perhitungan komprehensif Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, total akhir anggaran tersebut disimpulkan dari berbagai pos pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 953 miliar, pendapatan transfer senilai Rp 5,3 triliun, dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp 198 miliar, serta SILPA sebesar Rp 621 miliar. Perhitungan ini kemudian menghasilkan total Rp 7,1 triliun.

Untuk itu, Sunggono menegaskan bahwa pihaknya sudah mengalokasikan anggaran secara khusus bagi 17 program prioritas. Meski belum sepenuhnya optimal, dia memastikan program Kukar Idaman Terbaik tetap berjalan.

“Tapi untuk maksimal sesuai target kinerja OPD di dalam RPJMD, Insyaallah bisa kita penuhi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pemerintah sebagai pihak eksekutif harus memprioritaskan anggaran untuk masyarakat, terutama gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan nelayan dan petani.

“Kita harap seluruh pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan perikanan tetap terjaga. Ini komitmen kita,” tegasnya.

Kendati demikian, legislator asal PDI-P ini tetap bersyukur karena pendapatan anggaran masih bertahan di angka Rp 7 triliun. Dengan begitu, program yang menyentuh masyarakat masih bisa terus diupayakan.

“APBD kita masih bertahan di angka 7 triliun. Ini patut kita syukuri,” tandasnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]