Kaltimtoday.co - Kelompok milisi Palestina, Hamas, telah menerima resolusi gencatan senjata terbaru dari Dewan Keamanan (DK) PBB dan siap untuk bernegosiasi mengenai perinciannya. Hal ini diungkapkan oleh pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, pada hari Selasa (11/6/2024).

Abu Zuhri menyatakan bahwa setelah menerima resolusi tersebut, kini tanggung jawab berada di tangan Amerika Serikat (AS) untuk memastikan Israel mematuhi resolusi tersebut. Hamas menerima resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel, dan pertukaran sandera dengan tahanan yang ditahan oleh Israel.

"Pemerintah AS menghadapi ujian nyata dalam menjalankan komitmennya untuk memaksa pendudukan segera mengakhiri perang sesuai dengan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Abu Zuhri.

Komitmen Israel terhadap Proposal Gencatan Senjata
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan pada hari Selasa bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menegaskan kembali komitmennya terhadap proposal gencatan senjata Gaza selama pertemuan mereka di Yerusalem. "Saya bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu tadi malam dan dia menegaskan kembali komitmennya terhadap proposal tersebut," kata Blinken.

Blinken menambahkan bahwa respons Hamas terhadap resolusi gencatan senjata yang dirancang oleh AS adalah tanda penuh harapan. "Ini adalah tanda harapan, seperti pernyataan yang dikeluarkan setelah presiden (Joe Biden) menyampaikan usulannya 10 hari lalu yang penuh harapan," ujarnya.

Pada Senin malam, Hamas menyatakan menyambut baik keputusan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang mendukung rencana gencatan senjata. Namun, kelompok milisi Palestina yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan militer Israel di Gaza bersikeras bahwa tuntutan mereka harus dipenuhi. Tuntutan tersebut termasuk gencatan senjata permanen di Gaza dan penarikan total pasukan Israel dari wilayah tersebut.

[TOS]