Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi II DPRD Bontang mengusulkan pembayaran intensif tenaga kesehatan dianggarkan di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Pasalnya, alokasi anggaran untuk membayar insentif para nakes dalam penanganan Covid-19 ini belum masuk dalam batang tubuh APBD Bontang Tahun Anggaran 2021. Sehingga para nakes belum dibayar insentifnya mulai Januari-Juni 2021.

Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam menuturkan, untuk pembayaran insentif nakes memang tak bisa diusulkan di pergeseran anggaran sebelum perubahan. Mengingat harus ada nomenklatur baru karena belum ada di batang tubuh APBD 2021.

“Makanya diusulkan di APBD Perubahan, kalau pergeseran, harus sudah ada di batang tubuh APBD. Mudah-mudahan bisa, dan memang pasti bisa,” kata Rustam optimis saat ditemui usai memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Bontang, RSUD Taman Husada Bontang, dan Bagian Hukum Setda Bontang di Sekretariat DPRD, Senin (21/6/2021).

Rustam merasa prihatin terhadap para nakes yang sudah bekerja dalam penanganan Covid-19 namun belum mendapatkan insentifnya. Saat rapat, dipaparkan simulasi pembayaran insentif nakes mulai dari 50 persen, 75 persen, dan 100 persen. Namun, Rustam lebih mendukung jika insentif nakes dibayar 100 persennya.

Sempat juga pihaknya mengusulkan insentif nakes dibayarkan dari anggaran lain, namun ternyata itu melanggar aturan.

”Jangan sampai kita mau jadi pahlawan tapi menjadi masalah di kemudian hari,” imbuhnya.

Rustam menyebut, soal pembayaran insentif nakes ini menjadi tugas bersama. Mengingat hal ini sudah dilindungi oleh undang-undang, sehingga insentif nakes ini wajib dibayarkan.

“Kan lumayan anggaranya Rp25 miliar. Kasihan juga mereka kerja tapi belum dibayar,” ungkapnya.

Adapun estimasi kebutuhan anggaran dan simulasinya yakni Rp25.740.000.000 dengan 100 persen pembayaran, Rp19.305.000.000 untuk 75 persen pembayaran dan Rp12.870.000.000 untuk 50 peren pembayaran. Jumlah tersebut disimulasikan bagi 300 tenaga kesehatan.

[RIR  | NON | ADV DPRD BONTANG]