Oleh: Endah Sarastiningsih, Fadli Annur, Florensius Steven, Heni Ekawati, N. Wira Hadikusuma, Natalia Y Banjarnahor, Noor Fadhillah, Padlia Parakasi, Paskalis Dedi, Utam Ferdian (Peserta PKA Angkatan I/2024 Puslatbang KDOD LAN Samarinda)

Akhir-akhir ini, beras menjadi isu nasional, akibat harga yang melambung naik apalagi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras medium pada Jumat (8/3/2024) mencapai Rp 14.310 per kilogram (kg), dan harga beras premium mencapai Rp16.420. 

Tidak dipungkiri bahwa dengan naiknya harga beras, akan diikuti dengan naiknya harga bahan pokok lainnya seperti gula, minyak, telur, dan lain-lain. Kondisi ini yang membuat kami, peserta PKA Angkatan I Puslatbang KDOD bersepakat menyampaikan opini tentang perlunya Kinerja Jitu dari pemerintah untuk menekan harga beras. 

Stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi prioritas pemerintah. Hal ini sebagaimana instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pengujung Februari lalu. "Bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadhan dan di bulan April kita akan merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya minta seluruh kementerian dan lembaga terkait agar waspada dan memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (26/2/2024).

Instruksi Presiden tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh semua Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut pendapat dan opini kami, ada beberapa Kinerja Jitu Pemerintah yang dapat dilaksanakan  untuk menekan harga beras dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia di antaranya:

• Menindak spekulan harga dengan melakukan pengawasan terhadap pasar beras, mencegah terjadinya spekulasi harga yang dapat menyebabkan kenaikan harga beras yang tidak wajar, dan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang melakukan spekulasi harga.
• Memperkuat kebijakan dan regulasi dengan meninjau dan mengevaluasi kebijakan yang ada serta membuat regulasi baru yang isinya mengatur tentang tata niaga beras dan mencegah praktik-praktik yang dapat menyebabkan kenaikan harga beras.
• Meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik atau serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan harga beras.
• Meningkatkan produksi padi dengan meningkatkan bantuan subsidi kepada petani, membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi terutama di daerah yang sering mengalami kekeringan, mengembangkan varietas padi unggul  yang tahan hama penyakit dan perubahan iklim, dan mendorong alih teknologi  mekanisasi pertanian.
• Menjamin distribusi beras yang merata dengan melakukan operasi pasar, menjual beras dengan harga yang lebih murah di daerah yang mengalami kelangkaan beras, membangun infrastruktur transportasi, memanfaatkan teknologi digital.
• Memperkuat cadangan beras nasional dengan membeli dari petani beras dan membangun gudang penyimpanan beras yang memadai.
• Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, sinergi dengan pemerintah daerah.
• Meningkatkan diversifikasi pangan dengan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi sumber karbohidrat selain beras, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan tanaman pangan alternatif.

Dengan menjalankan kinerja jitu tersebut, diharapkan pemerintah dapat menekan harga beras secara efektif dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. 

Ketahanan pangan nasional yang kuat menunjukkan ketahanan bangsa yang kuat. Lemahnya ketahanan pangan nasional akan melemahkan ketahanan bangsa Indonesia.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp