Kaltimtoday.co, Bontang - Persoalan insentif tenaga kesehatan (nakes) menjadi permasalahan yang kompleks. Pasalnya, jika tertunggak tiga bulan, maka piutang pembayaran akan semakin banyak mengingat bulan berjalan selanjutnya. Oleh karena itu, DPRD Bontang meminta pemerintah mencari solusi terkait pembayaran insentif nakes.

Soal anggaran, insentif nakes bisa masuk dalam hasil refocusing, karena termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengatakan, perlu ada solusi. Namun, solusi potong gaji PNS, tentu berat. Sehingga jangan sampai PNS dikorbankan, karena PNS juga terdampak.

"Jangan dibebankan kepada PNS, dan potong gaji PNS, karena berapa sih gaji non PNS, kasian mereka," kata Nursalam.

Kalau pelaku UMKM, lanjut Salam, mereka yang usahanya besar seperti cafe itu banyak saja pendapatannya. Masih bisa buka disiang hari, dan ada penghasilan. Sedangkan kalau Non PNS tidak digaji, mau dari mana mereka dapat penghasilan.

"Yang cafe-cafe itu kaya. Kalau PNS terdampak juga, makanya banyak yang berkebun, jual hasil kebun," ujarnya.

Bagi Nursalam, bagaimana dalam waktu dekat bisa dibayarkan. Nursalam mengimbau pemerintah meminta maaf kepada keluarga nakes yang meninggal karena Covid-19.

"Bila perlu didahulukan,"imbuhnya.

Nursalam menyarankan kegiatan peningkatan SDM ditunda saja dulu, karena kondisi PPKM. Bahkan Nursalam menantang Sekda Bontang selaku TAPD untuk menarik kegiatan peningkatan SDM.

"Kalau tidak digunakan, maka sebaiknya ditunda sambil melihat situasi. Karena kalau usulan potong gaji PNS dan Non PNS berat,"tutupnya.

Sementara itu, Kabid Anggaran BPKAD, Bintang Ilham menuturkan, pada Juli ini bisa dilakukan refocusing anggaran untuk membayar insentif nakes, tetapi harus ada usulan dari Dinas Kesehatan dan RSUD Taman Husada Bontang.

"Kalau diusulkan, misalnya Rp 4,3 miliar untuk 3 bulan, maka bisa diusulkan sekaligus untuk 6 bulan jadi berkisar Rp9 miliaran untuk bayar insentif nakes mulai Januari-Juni," ungkapnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]