Ketidakpastian ekonomi global meningkat, situasi dalam negeri nampak masih gelap bagi iklim investasi. Pelbagai tanda seperti penutupan usaha dan PHK besar-besaran mulai muncul di Pulau Jawa. Kaltim harus ekstra hati-hati.

LEMBAGA moneter dunia atau IMF baru saja memprediksi keadaan ekonomi global pada 2025. Nyaris sama seperti tahun-tahun setelah pandemi, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global cukup rendah tahun ini, hanya 3,2 persen. Pangkal sebab dari pertumbuhan yang mandek itu tak lain ketidakpastian ekonomi dunia yang kian meningkat.

Sejumlah faktor yang memengaruhi ketidakpastian ekonomi global turut disebutkan IMF. Mulai konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah, pergantian pemimpin negara-negara termasuk Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, hingga resesi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19. Situasi ekonomi global pada 2025 pun diperkirakan menghadapi tantangan besar.

Dalam konsep ekonomi makro, ketidakpastian ekonomi global dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal. Mengutip catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) RI, total penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) memang meningkat empat tahun terakhir. Akan tetapi, tak sedikit ekonom maupun praktisi yang memperkirakan laju investasi bisa tertahan jika dihubungkan dengan situasi ekonomi global maupun iklim investasi di dalam negeri.

Slamet Suhariadi, ketua DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim, setuju mengenai gambaran tersebut. Sektor konstruksi, katanya, amat merasakan dampak ketidakpastian ekonomi global. Usaha konstruksi adalah sektor pertama yang merasakan efek kelesuan ekonomi global. Investasi yang seret akan menyebabkan berkurangnya pembangunan pabrik, perkantoran, hingga hunian.

Kondisi ini disebut diperparah kebijakan realokasi atau efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Slamet mengatakan, pekerjaan jasa konstruksi, jasa konsultasi, kontraktor konsultan, penyedia material atau rantai pasok, belum menggeliat. Padahal, triwulan pertama 2025 sudah hampir berakhir.

“Pekerjaan-pekerjaan konstruksi masih di-hold. Sebelum-sebelumnya, pada awal tahun, sudah ada kontrak baru yang ditandatangani dan kegiatan konstruksi sudah berjalan. Sekarang, sampai Maret, belum ada kegiatan baru yang dikerjakan. Bisa dikroscek ke teman-teman kontraktor maupun konsultan,” tutur Slamet ketika diwawancara pada 5 Maret 2025.

Pergantian pemimpin negara setelah Pemilihan Presiden 2024 juga dikatakan mengubah konsentrasi kebijakan. Kepala negara sebelumnya mengutamakan infrastruktur sedangkan kepala negara sekarang lebih ke sektor ketahanan pangan. Perubahan kebijakan itu dinilai tidak bisa tiba-tiba. Negara harus memikirkan nasib pengusaha dan pekerja.

“Jadi, di samping ekonomi global yang diprediksi lesu tahun ini, kondisi pelaku ekonomi diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran,” keluh Slamet.

Ekonom dari Universitas Mulawarman, Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, ikut mewanti-wanti kondisi ini. Menurutnya, Indonesia termasuk Kaltim harus ekstra hati-hati. Keadaan geopolitik, pergantian pemimpin negara-negara, hingga belum pulihnya ekonomi akibat pandemi yang disebut IMF tadi sangat memengaruhi ekonomi global.

Purwadi bahkan menilai dampak itu sudah dirasakan di Indonesia. Deflasi berkepanjangan pada periode Mei-September 2024 disebut sebagai indikasinya. Deflasi atau turunnya harga-harga barang, jelas Purwadi, disebabkan daya beli masyarakat yang lemah. Konsumsi yang turun kemudian berimbas kepada sisi produksi. Industri ikut terkunci.

“Situasi ekonomi di Pulau Jawa ‘kan ngeri banget. Hampir setiap hari, ada saja berita penutupan usaha. Kalau bukan PHK, ya, korupsi. Nah, ini harus diantisipasi,” terang akademikus Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersebut.

Indikator lain dari dampak kelesuan ekonomi global bagi Indonesia adalah nilai Rupiah yang terus melemah. Memasuki Maret 2025, Dolar AS sudah di atas Rp16.000. Purwadi mengatakan, kondisi itu tidak baik terutama bila dihubungkan dengan utang pemerintah yang harus dibayar dalam Dolar AS. Di sisi lain, keuangan negara atau APBN disebut defisit karena penerimaan pajak yang tidak maksimal pada triwulan pertama 2025.

“Soal ekonomi enggak bisa main-main. Kalau ekonomi sampai jeblok, angka kriminal tinggi. Pejabat harus kencangkan ikat pinggang, bukan jatah rakyat yang dikurangi. Rapat (DPR) di hotel mewah, itu ‘kan berarti efisiensi cuma omong kosong,” ingatnya.

Ancaman dari Vietnam

“Vietnam” adalah kata kunci ketiga setelah “ketidakpastian ekonomi global” dan “kebijakan efisiensi anggaran” yang bisa menekan perekonomian Indonesia. Beberapa tahun terakhir, investor asing terkesan lebih memilih Vietnam ketimbang Indonesia di kawasan ASEAN. Kemudahan birokrasi, pajak yang lebih rendah, serta iklim berbisnis Vietnam disebut lebih baik. Malahan, sejumlah investor besar dikabarkan mulai memindahkan operasi pabrik dari Indonesia ke Vietnam.

Menurut Purwadi, investasi besar yang mengalir ke Vietnam tentu berdampak kepada Indonesia. Berkurangnya penanaman modal di dalam negeri dapat menyebabkan kondisi ikutan seperti lapangan kerja yang menyempit dan angka pengangguran meningkat. Purwadi menyampaikan bahwa tak terlampau sukar menganalisis penyebab Vietnam bisa lebih baik di mata investor.

“Investor asing tentu berpikir panjang sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Mereka melihat situasi ekonomi di negara itu,” urainya.

Situasi ekonomi suatu negara dipengaruhi keadaan politik dan hukum. Investor tidak akan mau berinvestasi di negara yang kondisi politik dan hukumnya kacau. “Jadi bukan hanya persoalan kemudahan memberi izin, pengusaha melihat masalah lain seperti situasi politik, hukum, termasuk budaya kerja birokrasi, hingga indeks korupsi. Nah, itu turun sampai ke daerah,” ingatnya.

Purwadi menambahkan bahwa kehadiran Vietnam bisa mengambil “jatah” investasi Kaltim. Sudah umum diketahui bahwa Vietnam banyak menarik investasi di bidang teknologi modern seperti semikonduktor, telepon pintar, akal imitasi (artificial intelligence), hingga pembangkit listrik. Padahal, sebagian bahan baku semikonduktor dan baterai ponsel (turunan nikel) maupun pembangkit listrik (batu bara) juga dihasilkan di Kaltim. Keputusan investor raksasa yang lebih memilih Vietnam dapat menghambat cita-cita hilirisasi industri di Kaltim.

Situasi Investasi di Kaltim

Penanaman modal di Kaltim sebenarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, investasi di Bumi Etam masih saja berkutat di sektor primer yakni industri ekstraktif. Pada 2023, dari total investasi dalam negeri (PMDN) Kaltim sebesar Rp52,71 triliun, sebanyak Rp16,49 triliun (31,28 persen) di antaranya berasal dari sektor pertambangan. Sementara itu, dari total investasi asing (PMA) di Kaltim sebesar USD1,33 miliar pada 2022, sebesar USD392 juta (29,6 persen) juga dari sektor pertambangan.

Fahmi Prima Laksana, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, mengaku, belum melihat lebih jauh dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap daerah. Yang jelas, minat investasi asing di Kaltim masih ada. Berkaca dari 2024, sektor pertambangan masih idola untuk PMDN di Kaltim. Diikuti investasi industri kimia dasar, pangan, dan perkebunan termasuk sawit. Bahkan, kata dia, investor dari Tiongkok tertarik menanamkan modal USD800 juta atau Rp12,8 triliun di sektor petrokimia untuk pupuk pertanian.

“Tapi memang kondisi investasi kita belum terlalu menggairahkan untuk sektor nonmigas dan non-batu bara walaupun peringkat investasi Kaltim selalu masuk 10 besar nasional,” jelas Fahmi.

Berbicara investasi di Kaltim di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran, Fahmi masih optimistis. Ia menyebutkan beberapa investasi besar yang telah terealisasi. Mulai pabrik semen di Kutai Timur hingga pabrik peleburan nikel di Sangasanga, Kutai Kartanegara. Keduanya disebut menghasilkan komoditas ekspor sehingga membawa angka positif bagi neraca perdagangan luar negeri.

Di samping itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara masih diharapkan membawa dampak ekonomi bagi Kaltim. Investasi yang masuk di IKN ini dicatat Badan Otorita IKN. Namun demikian, Pemprov Kaltim bisa menghitung investasi penunjang IKN di Samarinda, Balikpapan, dan PPU. Contohnya adalah tingkat hunian serta jaringan jalan yang menghubungkan IKN.

“Kami menunggu saat PNS dari kementerian datang. Pertumbuhan ekonomi dari tingkat kesibukan yang menunjang IKN di Kaltim pasti ada,” sambung Fahmi.

Pandangan yang lain disampaikan Slamet Suhariadi dari Gapeksindo Kaltim ketika menyinggung dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap Kaltim. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki kondisi ekonomi dalam negeri baru mengantisipasi dampak negatif ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan pemerintah pusat yang seperti banting setir bisa berdampak kepada iklim investasi. Kebijakan efisiensi yang salah satu tujuannya membiayai program makan bergizi gratis perlu disinergikan.

Kebijakan tersebut memang perlu dukungan. Slamet yakin, pemerintah tidak bermaksud menenggelamkan pelaku usaha. Pasti ada pelaku usaha yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis. Akan tetapi, ada juga usaha-usaha yang terjepit. Program itu tidak serta-merta mengesampingkan sektor usaha yang lain. Perubahannya tidak bisa drastis. 

“Ibaratnya, habis belok ke kanan terus mau belok ke kiri, setidaknya kendaraan harus diluruskan dulu. Kalau tidak, bisa berbahaya,” sambung Slamet bertamsil.

Purwadi dari FEB Unmul menambahkan peringatan senada. Menurutnya, berbagai indikator ekonomi saat ini jelas memengaruhi keputusan investor menanamkan modal di Indonesia termasuk di Kaltim. Apabila banyak investor yang menarik rem, investasi yang masuk ke Kaltim bisa berkurang.

“Kalau sudah begitu, lapangan kerja jadi makin sedikit. Bahkan, dampak yang lebih parah adalah perusahaan yang sudah eksis bisa gulung tikar,” sebutnya.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Dari kacamata pengusaha, Slamet Suhariadi selaku ketua Gapeksindo Kaltim menyarankan kepada semua pelaku usaha di segala sektor dan bidang untuk menarik rem. Pelaku usaha masih bisa berjalan namun tidak bisa terlalu kencang melihat kondisi ekonomi global, nasional, maupun regional.

“Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar walaupun dampaknya juga pasti besar,” kata Slamet.

Menurutnya lagi, permintaan untuk bidang usaha konstruksi dulu sangat tinggi namun sekarang kurang dilirik. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah. Perlu diingat, jelasnya, dalam setiap usaha ada banyak karyawan, termasuk keluarga karyawan, yang menggantungkan hidup di usaha tersebut.

Akademikus dari FEB Unmul, Purwadi, setuju bahwa investor masih wait and see sekarang. Apabila Kaltim ingin investasi yang masuk tidak terbatas di sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit, berbagai hal harus dibenahi. Pertama, tentu saja persoalan birokrasi perizinan, penegakan hukum, budaya kerja, hingga indeks korupsi yang menentukan iklim investasi. Tantangan itu disebut masih dihadapi Indonesia termasuk Kaltim. Hambatan investasi selama ini adalah infrastruktur jalan, air bersih, listrik, internet dan lain sebagainya.

“Selain persoalan korupsi di Indonesia yang sudah masuk stadium empat, tentu ini juga bahan pertimbangan bagi calon investor yang hendak berinvestasi di Indonesia,” sebutnya.

Purwadi mengingatkan agar jangan sampai muncul ketimpangan antar kebijakan pemerintah pusat dengan dareah. Artinya, investasi yang masuk ke Kaltim tetap harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat pusat . Ada baiknya, supaya pusat dengan daerah bersinergi, sering diadakan evaluasi terhadap kebijakan pusat yang berdampak kepada iklim investasi di daerah.

“Sebaliknya, perlu evaluasi juga kebijakan pemerintah daerah oleh pusat sehingga tidak perizinan dan lain-lain tidak tumpang tindih atau bertentangan. Hal itu tidak kalah penting,” sarannya.

Kedua, Kaltim harus segera mentransformasi ekonomi dari ekonomi tak terbarukan ke ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ia menyinggung bahwa transformasi itu sudah dimulai 15 tahun semasa pemerintahan Gubernur Awang Faroek Ishak. Sampai tiga kali gubernur berganti, Purwadi menilai transformasi tersebut belum terlihat hasilnya. Ekonomi Kaltim sampai hari ini masih bergantung dari sektor pertambangan.

“Walaupun, menurut saya (transformasi) sudah terlambat. Ekonomi kita sudah jeblok. Utang kita besar, internet masih jelek, air bersih masih susah, pendidikan di pedalaman masih sulit dijangkau, masih banyak guru belum sejahtera, hingga sedikit orang mau jadi dokter di Kaltim. Itu yang harus jadi perhatian pemerintah dan DPR. Jangan maunya minta suara rakyat doang saat pemilu tapi enggak ada yang dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat,” kritiknya.

Disinggung mengenai transformasi ekonomi ini, Fahmi dari DPMPTSP Kaltim mengatakan, sudah mulai berjalan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang terus digalakkan. Maratua Run contohnya, mencoba mengajak turis asing jalan-jalan di Pulau Maratua di Berau. Ia mengatakan bahwa potensi sektor pariwisata secara bertahap ditingkatkan. Satu dari antara upayanya yaitu membangun infrastruktur sehingga investasi di sektor pariwisata bisa meningkat.

“(Infrastruktur) Kaltim berbeda dengan di Pulau Jawa. Di sana, aspal hitam sampai ke Parangtritis. Ada kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kalau enggak connect, susah,” sambungnya.

DPMPTSP Kaltim juga terus berupaya menghadirkan investor untuk ramai-ramai ke Kaltim. Selain mengungkit sektor-sektor produksi di luar sektor pertambangan, kehadiran investor diharapkan menyerap tenaga kerja sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Cobalah pengusaha dialog ke DPMPTSP (untuk berinvestasi). Perizinan sekarang mudah, kok,” tutupnya. (*)

Reportase ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah media. Di antaranya Kaltimtoday.co, Kaltimkece.id, dan Berau Terkini.