Kaltimtoday.co, Samarinda - Peluncuran bantuan tunai se-Indonesia dari Kementerian Sosial (Kemensos) telah terlaksana pada Senin (4/1/2021). Di Kantor Gubernur Kaltim, agenda tersebut juga diikuti melalui video conference (vidcon). Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan melalui vidcon bahwa melalui APBN 2021, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun rupiah untuk bantuan sosial (bansos) ini. Semua akan didistribusikan secara merata ke seluruh Indonesia.

"Dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19 maka bantuan dimulai sejak hari ini dan disalurkan ke 34 provinsi dalam bentuk program sembako, keluarga harapan dan bantuan sosial tunai," ungkap Jokowi.

Bantuan tunai pada 2021 akan diberikan kepada masyarakat selama beberapa tahap. Untuk keluarga harapan ada 4 tahap melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk program sembako disalurkan mulai Januari sampai Desember 2021 sejumlah Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian, bantuan sosial tunai diberikan selama 4 bulan sejak Januari hingga April dan bernilai Rp 300 ribu per KK per bulan.

Jokowi berharap, bantuan ini bisa meringankan keluarga yang terdampak Covid-19 dan bisa jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional serta memperkuat daya beli masyarakat dan membuat pertumbuhan ekonomi nasional meningkat lebih baik. Jokowi juga mengingatkan kepada penerima agar bantuan ini bisa dimanfaatkan secara tepat.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dijelaskan Jokowi, bantuan yang diterima ini bernilai utuh. Tidak ada potongan karena dikirimkan langsung ke penerima. Baik melalui Himbara atau kantor pos.

"Saya perintahkan pada menteri dan gubernur untuk mengawal proses penyaluran ini agar cepat dan tepat sasaran. Sehingga, dampak ekonomi bisa muncul dan meningkat. Rakyat juga tak menunggu terlalu lama," beber Jokowi.

Ditemui setelah vidcon berakhir, Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan pada awak media bahwa pihaknya akan mengawasi dan mengawal pendistribusian bantuan ini. Hal tersebut dilakukan agar penerima bansos bisa tepat sasaran. Di Kaltim, jumlah penerima mencapai angka sekitar 65 ribu.

"Masyarakat yang menerima bantuan itu akan menjadi alat kontrol. Nanti mereka bisa mengecek apakah namanya termasuk ke dalam daftar atau tidak. Dasarnya ada pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," tandas Isran.

[YMD | RWT]