Kaltimtoday.co, Samarinda - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Samarinda terus memoles strategi operasional agar pelayanan tetap prima tanpa mengorbankan efisiensi sumber daya manusia. Dari total 44 loket layanan, 43 di antaranya masih aktif digunakan oleh puluhan instansi yang terintegrasi, sementara satu loket di lantai dasar kini tak lagi beroperasi setelah kontraknya tidak diperpanjang.

Koordinator MPP Samarinda, Binti Isni Khuriyah, mengungkap bahwa kehadiran instansi di MPP tidak semuanya berjalan dengan pola yang sama. Menurutnya, ada perbedaan ritme layanan antara lembaga yang intensitas pengunjungnya tinggi dengan yang kunjungannya cenderung landai. Hal itu menjadi dasar utama pengaturan jadwal kehadiran tenant. 

Ia mencontohkan BPPOM yang hanya membuka loket tiga hari dalam seminggu. “Kami mengukur sisi efisiensi. Kalau personel berada di sini penuh setiap hari, sementara pengunjungnya sedikit, itu jadi kurang optimal. Jadi beberapa instansi memang kami jadwalkan, misalnya hadir Senin, Rabu, dan Jumat,” jelasnya saat diwawancarai Kaltim Today. 

Di lantai dua, pola layanan juga dibuat adaptif. Beberapa instansi vertikal hanya melayani sampai siang. “Ada instansi yang punya kewajiban menyusun laporan layanan MPP. Jadi mereka melayani di sini sampai pukul 12.00 Wita, lalu kembali ke kantor untuk menyelesaikan pelaporan. Contohnya layanan SIM dan KPP Pratama,” terangnya.

Berbeda halnya dengan BPJS Kesehatan, yang menjadi salah satu loket paling ramai, sehingga membuka layanan penuh hingga sore. “Kalau BPJS Kesehatan itu full sampai sore, karena memang volume pengunjungnya padat,” kata Binti, menegaskan perbedaan pendekatan tersebut bukan soal pengurangan layanan, melainkan penyesuaian pola berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Loket yang kini kosong di lantai dasar, menurutnya, sebelumnya ditempati oleh Telkom. Kontrak dihentikan lantaran pihak Telkom menilai kanal layanan mereka di luar MPP telah mencukupi kebutuhan pelanggan di Samarinda. Dengan begitu, ruang tersebut direncanakan untuk diisi oleh instansi baru. 

Kabar baiknya, rencana masuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah berada di tahap finalisasi. Binti menyebut tenant tersebut ditarget mulai beroperasi awal 2026. “Kami sudah siapkan. Rencananya di awal tahun mereka sudah mulai layanan. Ruangan yang dulunya untuk layanan Kominfo yang memang sudah tidak membuka layanan publik akan dialihkan sebagai loket BPN,” ungkapnya.

Selain itu, MPP juga menerbitkan pembaruan informasi layanan melalui dua kanal resmi, yakni website DPMPTSP dan situs khusus MPP Samarinda. Namun, menurutnya, media sosial Instagram tetap menjadi platform paling aktif dalam menyebarkan informasi terbaru. 

“Jadwal dan jenis layanan semua sudah kami cantumkan di dua website itu. Tapi memang yang paling cepat dan paling sering kami perbarui ada di Instagram MPP. Di sana info selalu yang paling baru,” ujarnya.

Secara tata ruang, MPP Samarinda menerapkan kategorisasi layanan yang tegas antar lantai. Lantai 1 diprioritaskan untuk layanan DPMPTSP, khususnya perizinan usaha, Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN), pengaduan, fasilitas antrean, ruang laktasi, ruang bermain anak, hingga beberapa fasilitas pendukung lainnya. 

“Di lantai 1 itu fokus kami ke layanan perizinan berusaha, IMTN, pengaduan, customer service, anjungan antrean, sampai fasilitas pendukung publik lainnya,” jelasnya.

Lantai 2 menjadi sentra layanan dari instansi vertikal kementerian, sementara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tetap ditempatkan di sana karena dianggap sebagai layanan dasar berskala nasional. “Mereka bukan kementerian, tapi badan dari pusat. Karena ini layanan dasar, mereka tetap ada di lantai 2,” tambahnya.

Sementara itu, Lantai 3 menjadi rumah bagi OPD Pemerintah Kota Samarinda, termasuk dinas-dinas daerah. Dua instansi non-OPD seperti BNN dan BPOM ikut mengisi lantai 3 karena kuota tenant lantai 2 telah penuh.

“Untuk lantai 3 itu fokusnya OPD Pemkot, kecuali BNN dan BPOM yang mengisi lantai 3 karena tenant lantai 2 sudah penuh. Selebihnya semuanya dari dinas daerah,” terangnya.

Dengan sistem evaluasi tahunan, MPP Samarinda memastikan komposisi tenant dan model layanan selalu menyesuaikan kebutuhan publik, bukan sekadar mengejar jumlah instansi. Pemerintah kota menarget MPP tetap menjadi simpul layanan yang relevan, lincah, dan efisien, sembari membuka peluang integrasi baru, termasuk dengan organisasi profesi, PLN, hingga BPN sebagai prioritas awal 2026.

[NKH]