Advertorial
Jangan Tergiur Pertambangan, Sektor Penghasil PAD Lainnya Diharap Bisa Dikelola Maksimal
Kaltimtoday.co, Berau - Masih rendahnya serapan pendapatan asli daerah (PAD) Berau dari berbagai sektor menjadi sorotan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komisi yang langsung menangani di bidang perekonomian dan keuangan.
Elita Herlina selaku anggota komisi mengaku, pemerintah sejauh ini masih kerap bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Sedang dari hasil pemaparan, dirinya mengatakan, serapan PAD hanya sekitar 5,5 persen dari total belanja daerah.
Elita Herlina mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor andalan seperti pariwisata, perkebunan, pertanian dan perikanan yang juga sangat menjanjikan.
"Dari lembaga legislatif kita mendorong agar pemkab memaksimalkan segala sektor yang berpotensi menghasilkan PAD tersebut," kata Elita, Senin (13/5/2024).
Meskipun sejauh ini, dari kacamata politisi partai Golongan Karya (Golkar) itu pertambangan masih menjadi primadona penopang PAD. Hanya saja menurut ia, sektor tersebut tidak jangka panjang.
Oleh sebab itu, dikatakan Elita, perlu ada persiapan untuk mengganti sektor tersebut seperti yang juga potensial kebun sawit atau hilirisasi. Dirinya yakin apabila pemerintah bisa fokus mengelola berbagai sektor tersebut secara baik dengan program yang tepat, hasil akhirnya PAD Berau dapat meningkat.
"Kita di Berau punya banyak potensi yang dapat memberikan hasil yang baik, tinggal bagaimana program pengelolaan yang strategis dan berkepanjangan dapat diterapkan," pungkasnya.
[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Tekan Aktivitas Tambang Ilegal, Dinas ESDM Optimis WPR Bisa Berjalan di Kalimantan Timur
- Ombudsman RI Ungkap Maladministrasi dalam Penerbitan RKAB Tambang Mineral dan Batubara
- Pj Gubernur Kaltim Soroti Penanganan Kasus Muara Kate, Akan Bangun Komunikasi dengan Polda dan 48 Inspektur Tambang
- Sudah 30 Hari Kasus Muara Kate Tanpa Kejelasan, Koalisi Masyarakat Sipil Kembali Desak Pj Gubernur Kaltim Bertindak
- Margahayu Ubah Air Bekas Tambang Jadi Sumber PADes dan Raih Penghargaan