Kaltim
Jelang Pemilu 2024, Indeks Demokrasi Kaltim Naik jadi Peringkat 4 Nasional
Kaltimtoday.co, Samarinda - Jelang Pemilu 2024, Indeks Demokrasi Kaltim naik menjadi peringkat empat nasional.
Data tersebut berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim, Sufian Agus menjelaskan bahwa, IDI Kaltim tahun 2022 yang diukur pada 2023, mencapai skor 83,58. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 81,02.
"Dengan peningkatan ini, Kaltim berhasil naik ke peringkat keempat nasional, setelah sebelumnya berada di peringkat kelima," ungkap Sufian Agus, Senin (10/7/2023).
IDI merupakan indikator untuk mengukur kemajuan demokrasi di Indonesia dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan politik. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. IDI diukur berdasarkan tiga aspek dan 22 indikator.
Adapun beberapa aspek penilaian IDI Kaltim yang mengalami peningkatan antara lain, Aspek Kebebasan meningkat dari 89,46 menjadi 91,40. Aspek Kesetaraan meningkat dari 76,67 menjadi 79,25. Dan terakhir, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi meningkat dari 77,90 menjadi 81,06.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Kutukan Presiden Minoritas: Keterpaksaan Merangkul Partai yang Kalah dalam Pemilu
- PSU di Samarinda Masih Berlangsung, Komisioner Sebut Petugas dalam Kondisi Aman dan Terjamin
- Sanksi Tiga ASN Samarinda yang Diduga Langgar Kode Etik dan Netralitas, Bawaslu: Itu Keputusan KASN, Paling Berat Pemecatan
- Hasil Final Pemilu 2024: Golkar Kuasai 102 Kursi di DPR RI
- Bawaslu Kaltim Ungkap Kendala Buktikan Pelanggaran Pemilu: Pelapor Tak Ingin Dijadikan Saksi, Praktik Politik Uang Sulit Dibuktikan