Opini

Kaltim Steril Dua Hari, Bikin Resah dan Jauh dari Solusi

Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis Dakwah dan Penulis)

Apa anda berdomisili di Kalimantan Timur? Pasti anda sudah merasakan dua hari di akhir pekan tanpa beraktivitas pada tanggal 6 Februari dan 7 Februari lalu. Ya, program ini disebut dengan Kaltim Silent atau Kaltim Steril. Ini bukan meminta kita untuk diam tanpa bicara, tapi disinyalir merupakan bentuk PPKM berskala lebih besar termasuk menghentikan aktivitas dan mobilitas di Kaltim. Apalagi, angka kenaikan Covid-19 terus terjadi setiap hari. Bahkan sepekan lalu, dalam sehari sebanyak 900 lebih orang terkonfirmasi positif Corona.

Pemberlakuan program Kaltim Silent atau Kaltim Steril tampaknya masih berlanjut hingga pekan depan. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Instruksi Gubernur Kaltim No 1/2021 tentang Pengendalian, Pencegahan, Penanganan Wabah Pandemi Covid-19 di Kaltim. Ditandatangani Isran Noor pada 4 Februari 2021 dan ditujukan kepada seluruh penggawa di daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Termasuk para camat, lurah, hingga kepala desa. (Sumber: Website Provinsi Kalimantan Timur)

Baca juga:  Penetapan Tersangka 2 Mahasiswa di Samarinda, Tim Advokasi Bakal Ajukan Pra-Peradilan

Ke depannya, pelaksanaan Kaltim Silent ini akan diawasi oleh apara, baik itu polisi, TNI hingga Satpol PP. Masa implementasi aturan ini pun belum ditentukan. Artinya, masih belum diketahui kapan program ini akan dihentikan. Gubernur Kaltim, Isran Noor meminta agar warga lebih bijak menyikapi instruksi tersebut. Dikatakan oleh Isran, ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi demi masyarakat.

Namun, siapa sangka? Kebijakan Kaltim Steril ini justru membuat resah masyarakat. Di tengah era media sosial yang semakin kencang, masyarakat tentu cepat menangkap informasi yang beredar. Program belum diresmikan, masyarakat sudah resah dan panik menyikapinya. Salah satu dampaknya, terjadi panic buying di sejumlah pasar di Kalimantan Timur, termasuk di Balikpapan. Kepadatan itu terjadi salah satunya di Pasar Pandan Sari, Balikpapan Barat.

Salah satu pejabat Pemerintah Daerah, Mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur ini mengatakan, terjadinya aksi borong sembako warga di pasar tersebut sebenarnya sudah diprediksi sebelum aturan diumumkan. Menurutnya aksi akan lebih gawat lagi jika pemberitahuan diberikan jauh-jauh hari sebelumnya. Panic buying ini juga terjadi karena masyarakat juga tidak utuh dalam menyikapi kebijakan Pemprov Kaltim, ditambah lagi dengan beragam informasi yang bertebaran di media sosial.

Secara umum, kebijakan ini ternyata menimbulkan pertanyaan pula di tengah masyarakat. Masyarakat merasa pemerintah tidak serius dengan programnya, karena pelabuhan dan bandara masih bisa beroperasi. Padahal, pintu gerbang keluar masuk penduduk itu juga terjadi di dua tempat tersebut. Meskipun sudah diberlakukan rapid antigen dan juga protokol kesehatan lainnya, rasanya kurang tepat jika bandara dan pelabuhan tetap beroperasi.

Lalu, masyarakat juga tidak sepenuhnya taat, karena masih ada masyarakat yang beraktivitas demi memenuhi kebutuhan perut. Ya, siapa yang menjamin makan dua hari bagi masyarakat menengah ke bawah? Sebab, pemerintah pun berlepas tangan atas urusan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah hanya mengerahkan aparat dalam penertiban tapi masyarakat justru resah dan gigit jari melihat kebutuhannya tidak dihiraukan.

Hal ini pun juga dibenarkan oleh para gojek online, yang sepi pesanan karena toko dan warung tidak ada yang beroperasi. Di esok harinya pada tanggal 7 Februari 2021 justru ada revisi instruksi dari Gubernur Kaltim yang dilansir oleh Instagram Pemerintah Provinsi Kaltim. Di laman itu dikatakan bahwa, tidak ada larangan untuk membuka toko atau industri kuliner lainnya, sehingga boleh saja aktivitas itu dilakukan selama ada protokol kesehatan. Masyarakat jadi makin bingung, kan?

Sebenarnya, deretan masalah ini membuktikan kegagalan sistem kapitalisme atasi wabah. Jangankan di negeri ini, di Amerika Serikat saja kapitalisme tidak mampu menyelesaikan pandemi secara tuntas. Keberadaan pemimpin tidak mampu mengurus umat dengan sepenuh hati. Hubungan yang terjalin memang prinsip bisnis alias untung rugi. Pemimpin akan hadir jika urusan masyarakat tersebut menguntungkannya secara materi.

Yang muncul dari sebuah kepemimpinan di sistem kapitalisme ini hanya pemimpin yang berlepas tangan dari urusan masyarakat. Mereka hanya sekadar membuat kebijakan pragmatis dan tambal sulam. Melihat permasalahan tidak secara integral, tapi hanya sebagian dan sebagian saja, termasuk pandemi ini. Berbagai program jauh dari solusi. Inilah akibat dari kebijakan yang dibuat dengan sudut pandang manusia yang lemah dan terbatas. Wabah terus berlangsung hari ini dan menyengsarakan rakyat.

Baca juga:  Dampak Pandemi Covid-19, DPMPTSP Bontang Terkendala Gelar Sosialisasi LKPM

Dengan keterbatasan perspektif manusia memandang benar-salah terhadap masalah, maka kita harus mengembalikan sudut pandang itu pada Islam. Sudut pandang yang shahih, karna berdasarkan pandangan Al Khaliq. Allah Maha Tahu yang terbaik untuk hamba-Nya, maka berbagai persoalan harusnya kembali pada Al Qur’an dan as Sunnah, Wahyu Allah ta’ala.

Saatnya masyarakat meninggalkan sekulerisme dengan sistem kapitalisme-demokrasinya. Terapkan syariat Islam secara kaffah dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyyah. Hanya khilafah yang mampu memberi solusi hakiki wabah, dan tentu tidak memberi keresahan di tengah masyarakat. Sebab Islam memandang masalah secara integral, kesehatan tentu ada kaitannya dengan kebijakan politik dan ekonomi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir sengsara dengan solusi Islam. Wallahu a’lam bis shawab.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close