Kaltimtoday.co, Samarinda - Berbagai kasus kekerasan terhadap anak kembali menjadi sorotan publik di Samarinda. Dalam waktu berdekatan, dua peristiwa memilukan terjadi. Mulai dari balita yang diduga telantar di panti asuhan hingga dua balita yang tewas secara tragis di tangan ayah kandung. Tragedi ini menambah daftar panjang buruknya perlindungan terhadap anak di kota ini. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan minimnya fasilitas perlindungan anak. Ia menyatakan bahwa banyak panti asuhan dioperasikan secara mandiri oleh pihak swasta, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh selain melakukan pembinaan.

“Kalau panti-panti itu milik swasta, kita hanya bisa membina. Soal siapa yang tinggal di dalamnya, hingga pembiayaan, itu di luar kendali kami,” ujar Sri Puji Senin (28/7/2025). 

Ia mencontohkan salah satu kasus terbaru, di mana seorang ibu terpaksa menitipkan anaknya ke panti, meski sudah berkali-kali ditolak. Menurutnya, anak dengan kebutuhan khusus tidak seharusnya ditempatkan di panti umum. 

“Harusnya ada tempat khusus, panti khusus anak-anak. Tapi kita tidak punya. Padahal anak-anak seperti ini tidak bisa dititipkan begitu saja,” tambahnya.

Sri Puji menegaskan bahwa kewenangan membangun dan mengelola panti anak-anak berada di tingkat provinsi. Akibatnya, Samarinda tidak bisa mendirikan rumah aman atau rumah perlindungan secara permanen, meskipun kasus kekerasan anak terus meningkat. 

“Kita ingin membangun panti, rumah singgah, atau rumah aman. Tapi terbentur regulasi dan anggaran. Kota tidak punya kewenangan,” jelasnya.

Komisi IV sendiri telah mendorong perda perlindungan anak. Namun pelaksanaannya bergantung pada eksekutif. Fungsi DPRD, kata Sri Puji, terbatas pada legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Sebenarnya kami sudah punya perda. Tapi pelaksanaannya ada di pemerintah. Kami juga mendorong anggaran untuk DP2PA dan DP2KB, yang jika dibanding sektor lain nilainya masih kecil. Padahal dua dinas ini jadi garda terdepan dalam menangani masalah sosial anak,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya membangun ketahanan keluarga. Menurutnya, berbagai kasus kekerasan terhadap anak sering kali berakar dari keluarga yang rentan secara sosial, ekonomi, dan pendidikan.

“Masalah ini bukan hanya soal kekerasannya, tapi juga soal kemiskinan, kebodohan, dan literasi yang rendah. Banyak orang tua tak tahu ke mana harus membawa anaknya saat kesulitan,” kata Sri Puji.

Ia pun berharap agar kasus-kasus seperti ini dibuka secara transparan.

“Agar pemerintah bisa mendengar dan merespons. Ini jadi momentum untuk memperjuangkan panti khusus anak, bukan hanya di Samarinda, tapi juga di provinsi,” pungkasnya.

[NKH | RWT]