Kaltimtoday.co, Tenggarong - Upaya pencegahan sedini mungkin terhadap ganguan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat (FKDM) kecamatan se-Kukar.

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengkukuhkan lima pengurus FKDM kecamatan bertempat di Pendopo Odah Etam Tenggarong pada Kamis (28/10/2021). Adapun kecamatan tersebut, yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Sebulu.

Seusai dilantik, Daman berharap para pengurus bisa mencegah dini apabila dianggap menganggu Kamtibmas. Paling tidak, kalau sudah ada informasi ditengah masyarakat dan sudah diketahui serta dideteksi dengan baik maka segera koordinasikan.

“Jika didetaksi dengan baik maka dikoordinasikan dengan aparat di kecamatan supaya penangananya cepat,” katanya.

Permasalahan yang sering terjadi dan diwaspadai seperti persoalan lahan, perebutan penguasaan lahan, eksploitasi batu bara yang tidak memiliki izin. Lantaran ada maasyarakat yang lahannya mau dibeli dan digali tetapi ada juga yang tidak mau.

Contoh, kejadian di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu beberapa waktu lalu. Katanya ada dibengkingi sekelompok preman.

“Kami koordinasi bersama Forkompinda, kita tidak boleh kalah dengan premanisme itu. Karena pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat dan Kamtibmas itu peran masyarakat sangat menentukan dan ini sudah terbangun dengan baik. Saya berharap bisa dijaga dengan baik,” ujar Daman.

Sementara Kabad Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti menambahkan, dibentuknya FKDM latar belakanganya visi Bupati mewujudkan Kukar sejahtera dan berbahagia. Kalau sejahtera tentu berkaitan dengan kebutuhan dasar harus terpenuhi hanya saja berbahagia relatif sekali.

“Ini adalah bagian dari apa yang kami lakukan untuk mewujudkan visi yang sudah digagas pak Bupati. Karena kebahagiaan itu harus terwujud apabila orang memiliki rasa aman, jika sudah aman dan nyaman pasti mereka berbahagia apapun kondisinya,” ungkap Rinda.

Ditambahkan Rinda, jangka Pendek adalah pembentukan FKDM, jangka menengah pengurus di kecamatan memiliki kemampuan deteksi dan cegah dini. Sehingga beberapa persoalan gangguan Kamtibmas akan dipahami dengan baik.

“Jangka panjang kami ingin mewujudkan kondusifitas yang baik apalagi Kaltim khususnya Kukar ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru,” jelasnya.

Selain pengukuhan FKDM kecamatan, Kesbangpol Kukar launching proyek perubahan bertajuk Optimalisasi Peran Forum-forum Bentukan Pemerintah Menuju Kutai Kartanegara Aman dan Nyaman (Kuanyam). Inovasi yang dilakukan Rinda sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tahun 2021.

Dalam kesempatan ini, Edi Damansyah menuturkan proyek perubahan tidak terlepas dari peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembenahan ketata laksana. Bukan hanya diperuntukan untuk forum bentukan pemerintah tapi juga forum yang dibentuk komponen masyarakat.

“Nanti kita jadikan satu untuk kekuatan, selain tugas pokoknya menjaga keamanan, ketemtraman kondusivitas daerah. Saya juga berharap lebih besar, kalau bisa ada program pemberdayaan masyakat supaya bisa terlibat disitu,” harap Daman.

Sementara Rinda menambahkan ada tiga forum dibawah koordinasi Kesbangpol Kukar terdiri dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

“Saya melibatkan forum-forum untuk edukasi pandemi dan dalam waktu dekat kami akan berdialog dengan ormas keagamaan, paguyuban untuk mereka mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksin dan prokes,” imbuhnya.

Rinda meminta forum lebih aktif dalam penanganan konflik yang terjadi ditengah masyarakat. Di Kukar sebetulnya ada banyak permasalahan yang terjadi seperti lahan hingga tenaga kerja. Hal semacam ini yang ditangani oleh forum di kecamatan dan fungsinya tidak melakukan proses eksekusi karena ini menjadi ranahnya Polri dan TNI.

“Forum hanya melakukan deteksi dini dan mencegah dini jadi mereka melaporkan beberapa persoalan di kecamatan langsung ke Kesbangpol. Kesbangpol kemudian memberikan pertimbangan tertulis kepada Bupati untuk melakukan proses penyelesainnya dilapangan,” tutupnya.

[SUP | NON | ADV PROKOM KUKAR]