Kaltimtoday.co - Ketegangan perbatasan Thailand–Kamboja yang kembali meningkat berdampak langsung pada penyelenggaraan SEA Games 2025. Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) secara resmi menarik seluruh atlet dan ofisialnya dari ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara itu. Pengumuman disampaikan pada Rabu pagi (10/12) setelah NOCC menerima berbagai permintaan dan kekhawatiran dari keluarga para atlet mengenai situasi keamanan.

Dalam surat resminya kepada panitia penyelenggara, NOCC menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi keselamatan delegasi. Mereka menyebut keputusan ini harus ditempuh karena risiko keamanan semakin tinggi di tengah eskalasi konflik.

“NOCC harus menarik seluruh delegasi kami dan segera mengatur kepulangan mereka ke Kamboja demi alasan keamanan,” tulis organisasi tersebut.

Sekretaris Jenderal NOCC, Vath Chamroeun, menyebut keputusan tersebut sangat berat bagi pihaknya. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada panitia dan negara peserta lain atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Chamroeun menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi terkait proses kepulangan delegasi dan penyelesaian administrasi.

SEA Games 2025 sendiri baru dibuka di Bangkok pada Selasa (9/12/2025) dan dijadwalkan berlangsung hingga 20 Desember 2025. Namun suasana pesta olahraga itu terganggu setelah konflik perbatasan kedua negara kembali memanas.

Tensi meningkat sejak Senin, ketika Thailand melancarkan serangan udara ke wilayah Kamboja setelah ketegangan di daerah sengketa melonjak. Kedua negara saling menuduh sebagai pihak pemicu bentrokan. Pada Selasa, laporan menyebut total korban tewas mencapai 10 orang, terdiri dari empat tentara Thailand dan enam warga sipil Kamboja.

Pemerintah Thailand dan Kamboja juga melaporkan lebih dari 500.000 warga telah mengungsi sejak pecahnya konflik terbaru, jumlah yang melampaui gelombang pengungsian pada awal tahun.

Ketegangan sebenarnya telah meningkat sejak Juli, saat seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden baku tembak singkat yang kemudian memicu pertempuran selama lima hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu turun tangan menjadi mediator dan membantu mendorong deklarasi gencatan senjata lanjutan pada Oktober. Ia bahkan memuji kesepakatan perdagangan baru kedua negara sebagai tanda stabilitas kembali pulih.

Namun hubungan kembali memburuk setelah Thailand menangguhkan kesepakatan tersebut pada November menyusul ledakan ranjau darat yang melukai salah satu tentaranya.

Sejumlah tokoh internasional, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Eropa, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan segera menghentikan eskalasi konflik. Singapura juga meminta Thailand dan Kamboja untuk duduk bersama membahas penyelesaian damai.

[RWT]