Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar per tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demu mengatakan, legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Baca Juga: Rencana Kaltim Siapkan Perusda Ojol Lokal, Lawan Dominasi Aplikator Nasional yang Mencekik

 

Baca Juga: BRIN-Komisi X DPR RI, Dorong Peran Keluarga dan Masyarakat Bangun Ketangguhan Mental Perempuan dan Anak di Kaltim

Baca Juga: Disbun Kaltim Genjot Sertifikasi ISPO Sawit Rakyat Lewat Aplikasi E-STDB

Baca Juga: HKG PKK 2025 dan Rakernas Nasional Digelar di Kaltim, Warga Diimbau Jaga Citra Daerah

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Aktivitas Diduga Tambang Ilegal Kembali Beraksi di Berau, Tiga Alat Berat Diamankan

Baca Juga: PT Wana Hijau Pesaguan Bantu Pembuatan Kolam Budidaya Ikan Tawar di Desa Beringin Rayo

Baca Juga: Kapasitas Sekolah Rakyat di Kaltim, Dinsos Sebut Maksimal Tampung 1.000 Siswa

Baca Juga: Kaltim Jadi Tuan Rumah HKG PKK ke-53, Ibu Wapres Selvi Ananda Dijadwalkan Hadir

Baca Juga: Program Seragam Gratis Belum Maksimal, Disdikbud Kaltim Minta Sekolah Tidak Persulit Siswa Baru

Baca Juga: Pemprov Kaltim Komitmen Wujudkan Pendidikan, Kesehatan, dan Internet Gratis hingga Pelosok

Baca Juga: Adam Dustin Bhakti, Anak Muda Balikpapan di Balik Sukses Event Groundbreaking Proyek Baterai Terbesar se-Asia

 

Sejak diputuskan sebagai lokasi ibu kota negara baru, Kaltim mulai merasakan dampak positif, terutama dalam hal infrastruktur. Salah satu di antaranya adalah untuk pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang yang tahapannya tinggal penunjukan BUMN maupun pihak swasta pelaksana kegiatan. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #Samarinda #Bontang #Balikpapan #ibukotabaru #Penajam

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 23 Des 2019 jam 7:04 PST

Baca Juga: Disnakertrans Kaltim Latih 352 Pencari Kerja Lewat Program Pelatihan dan Pemagangan 2025

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai.

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun.

[TOS | ADV]