Kaltimtoday.co, Samarinda - Upaya penurunan stunting di Kalimantan Timur kembali dipertanyakan setelah prevalensinya pada 2024 mencapai 22,2 persen atau setara 39.137 anak. Angka ini tidak hanya berada di atas rata-rata nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa penanganan stunting di Kaltim berjalan lambat hanya turun 0,7 persen dalam tiga tahun terakhir.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai lambannya penurunan ini tak lepas dari krisis tenaga ahli gizi di lapangan. Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan makanan, tetapi serangkaian faktor yang membutuhkan analisis dan intervensi profesional.

“Penanganan stunting itu harus dilakukan ahli gizi. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari kesehatan remaja putri, ibu hamil, hingga sanitasi. Tanpa SDM yang cukup, posyandu sulit melakukan intervensi tepat sasaran,” katanya.

Posyandu yang menjadi garda terdepan pemantauan tumbuh kembang anak dinilai belum mampu menjalankan fungsi ideal karena kekurangan tenaga kesehatan. Evaluasi fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat menentukan masa depan anak sering tidak maksimal.

Tidak hanya itu, tingginya angka anemia pada remaja putri turut memperburuk kondisi. Ananda menilai pemeriksaan berkala di sekolah maupun fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas.

Selain itu, buruknya sanitasi masih menjadi masalah klasik di sejumlah wilayah. Tanpa perbaikan akses air bersih dan fasilitas MCK, kasus penyakit infeksi akan terus tinggi dan memperburuk kondisi gizi anak.

“Kita tidak bisa menurunkan stunting jika intervensi sensitif seperti sanitasi dan air bersih masih berjalan lambat. Ini harus dikejar bersama,” tegasnya.

DPRD mendorong pemerintah provinsi memperkuat pemetaan kasus, menambah tenaga ahli gizi, serta memperluas intervensi berbasis data untuk menjangkau keluarga paling berisiko.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]