Kaltimtoday.co, Samarinda - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Samarinda membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan layanan kepelabuhanan melalui perusahaan daerah (Perusda).

Kepala KSOP Samarinda, Mursidi, mengatakan terdapat sejumlah sektor yang dapat dikembangkan pemerintah daerah, termasuk pelayanan pemanduan kapal dan penyediaan infrastruktur pelabuhan.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah melalui Perusda dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung kebutuhan pengembangan pelabuhan di Samarinda.
“Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perusahaan, termasuk nanti kegiatan pelayanan pemanduan, berikut juga pelayanan dalam menyiapkan infrastruktur pelabuhan,” ujar Mursidi.

Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai acuan dalam pengembangan pelabuhan Samarinda. Dokumen tersebut diperlukan untuk menyelaraskan rencana pengembangan pelabuhan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

“RIP itu kami butuh dukungan pemerintah provinsi maupun kota untuk pengembangan pelabuhan Samarinda,” katanya.

Mursidi menyebut, pemerintah daerah melalui Perusda saat ini telah mulai mengambil langkah dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pemanduan. KSOP Samarinda juga telah memberikan rekomendasi terkait rencana tersebut, sementara proses selanjutnya akan dilakukan di Jakarta.

Menurutnya, peluang pengembangan layanan pemanduan masih cukup terbuka karena kebutuhan tenaga pandu untuk melayani kapal yang melintas di alur Sungai Mahakam masih cukup besar.

Di sisi lain, Mursidi mengakui masih terdapat keterbatasan dalam pelayanan pemanduan kapal. Jumlah kapal yang dapat dilayani dengan infrastruktur yang tersedia saat ini belum mencukupi sehingga belum seluruh kapal mendapatkan pelayanan pemanduan.

“Permasalahannya jumlah kapal yang dilakukan pemanduan dengan infrastruktur yang ada masih belum cukup. Artinya, tidak semua kapal memang dilakukan pemanduan,” jelasnya.

KSOP Samarinda juga menyoroti masih adanya kapal yang melakukan aktivitas tambat di sekitar jembatan. Kondisi tersebut akan dievaluasi, termasuk terhadap operator kapal, guna memastikan pelaksanaan pemanduan berjalan sesuai ketentuan.

Mursidi mengatakan pihaknya juga telah menginstruksikan pelaksanaan pemanduan selama empat jam untuk mengantisipasi potensi persoalan dalam aktivitas pelayaran.
“Kalau misalnya masih ada tembukan, ini kita akan evaluasi bagaimana pelaksanaan pemanduan yang existing saat ini. Masih ada kendala atau tidak, sehingga harusnya tidak ada tembukan,” ujarnya.

Sementara itu, keberadaan sejumlah kapal di bawah Jembatan Mahakam Kota (Mahkota) disebut berkaitan dengan kondisi operasional kapal dan debit air Sungai Mahakam yang mengalami penyusutan.

Menurut Mursidi, kondisi tersebut membuat sebagian kapal tidak dapat bergerak ke arah hulu sehingga harus beraktivitas di sekitar kawasan jembatan.

“Debit air juga lumayan menyusut, sehingga kapal tidak bisa sebagian ke arah hulu. Nah, itu masalahnya,” pungkasnya.

[RWT]