Kaltimtoday.co, Berau - Jumlah penerima program Beasiswa Berau Cerdas mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2025. Jika pada tahun sebelumnya, program ini mampu menjangkau sekitar 1.500 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, tahun ini jumlah penerimanya hanya mencapai 1.108 pelajar.

Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan legislatif, khususnya DPRD Kabupaten Berau, yang menilai perlu adanya evaluasi ulang terhadap kebijakan distribusi beasiswa tersebut.

Sekretaris Komisi I DPRD, Frans Lewi menyayangkan berkurangnya jumlah siswa yang dapat merasakan manfaat dari program Beasiswa Berau Cerdas.

Ia menegaskan semangat awal dari program ini adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pendidikan bagi sebanyak mungkin pelajar, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu.

“Kita tentu menghargai niat baik untuk meningkatkan nilai bantuan per-siswa. Tapi jangan sampai ini malah mengorbankan prinsip pemerataan. Apa yang sudah dirasakan oleh para pelajar selama ini, seharusnya bisa terus dipertahankan bahkan diperluas,” ujar Frans Jumat (9/5/2025).

Frans menyoroti pentingnya alokasi anggaran pendidikan sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia di Berau.

Ia meminta agar kebijakan ini tidak hanya dilihat dari sisi teknis dan anggaran semata, tapi juga dari sisi dampak sosial dan keberlanjutan program.

“Kalau efisiensi harus dilakukan, seharusnya dialokasikan ulang dari sektor lain yang kurang prioritas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Frans juga menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong pembahasan lebih lanjut soal ini dalam agenda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Ia berharap pemerintah daerah bersedia membuka ruang diskusi dan mempertimbangkan penambahan anggaran agar jumlah penerima beasiswa bisa kembali ditingkatkan.

“Di pembahasan APBD Perubahan nanti, kami akan dorong agar kuota penerima beasiswa tidak terus menurun. Kalau memungkinkan, kita usulkan tambahan anggaran agar target 1.500 siswa bisa kembali dicapai,” katanya.

Dirinya juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral serta konstitusional untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata.

“Kami sebagai wakil rakyat berharap kebijakan ini benar-benar dikaji secara mendalam. Jangan sampai ada anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hanya karena anggaran yang tidak memadai,” pungkasnya.

[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]