Kaltimtoday.co, Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran (TA) 2020, Faizal Rachman, menyayangkan keterlambatan laporan LKPJ pemerintah kepada DPRD.

Hal itu disampaikan dalam laporan Pansus LKPJ Bupati TA 2020 pada agenda sidang rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kutim, Rabu (19/05/2021).

“Kami sangat menyayangkan adanya keterlambatan penyampaian LKPJ Bupati Kutim kepada DPRD,” ungkap Faizal.

Menurut Faizal Rachman dalam laporannya, salah satu penyebab keterlambatan penyampaian LKPJ adalah tidak hadirnya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat koordinasi Pansus LKPJ oleh DPRD Kutim.

Baca Juga: Mengenal Nia Purnamasari, Perempuan Penggerak Ekonomi dari Bukit Permata

 

Baca Juga: Diikuti Ratusan Warga, PT Indexim Coalindo Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Baay dan Pengadan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Gelar Pelatihan Pembuatan Mikro Organisme Lokal bagi Petani di Desa Bukit Permata

Baca Juga: Lahan 500 Hektare Diambil Alih Koperasi, Kelompok Tani di Kutim Inginkan Keadilan

View this post on Instagram

Baca Juga: Tuntut Hak Pekerja Dipenuhi, Ratusan Buruh Sawit di Kutim Gelar Demonstrasi

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

Baca Juga: Buaya Besar Teror Warga Kutim Saat Banjir, Bebek Peliharaan Jadi Santapan

Baca Juga: Semarakkan Bulan K3 Nasional, PT Indexim Coalindo Gelar Beragam Kegiatan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

“Pembahasan LKPJ tahun anggaran 2020 mengalami beberapa hambatan, di antaranya tidak hadirnya beberapa OPD dalam rapat kordinasi yang pernah dijadwalkan panitia khusus, sehingga OPD yang hadir pada saat rapat tidak dapat menjelaskan hal-hal terkait capaian kinerja yang sebagaimana tertuang dalam LKPJ,” ucap Faizal.

Sebagaimana diketahui sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyampaian dokumen LKPJ pemerintah kepada DPRD dilakukan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Faizal mengklaim pelaporan LKPJ bupati tersebut molor dari jadwal yang seharusnya. Salah satu penyebabnya yakni sejumlah OPD pemkab tak disiplin menghadiri pertemuan.

Dia mengatakan, sesuai amanat Permendagri tim Pansus LKPJ telah melakukan pengamatan dan mencermati. Bahwa, dapat dikemukakan beberapa hal.

“Yaitu, penyampaian LKPJ tidak tepat waktu. Ini untuk menilai keseriusan pemerintah daerah, kami sangat menyayangkan penyampaian ini dilakukan terlambat dilakukan pada April, sehingga ini seharusnya telah matang secara administrasi,” ucapnya.

“Ini dilakukan sekali dalam setahun, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” lanjut Faizal.

[EL | NON | ADV DPRD KUTIM]