Kaltimtoday.co, Sangatta - DPRD Kutai Timur (Kutim) melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim Tahun Anggaran (TA) 2020, Faizal Rachman, menyayangkan keterlambatan laporan LKPJ pemerintah kepada DPRD.

Hal itu disampaikan dalam laporan Pansus LKPJ Bupati TA 2020 pada agenda sidang rapat paripurna yang digelar di ruang rapat utama DPRD Kutim, Rabu (19/05/2021).

“Kami sangat menyayangkan adanya keterlambatan penyampaian LKPJ Bupati Kutim kepada DPRD,” ungkap Faizal.

Menurut Faizal Rachman dalam laporannya, salah satu penyebab keterlambatan penyampaian LKPJ adalah tidak hadirnya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat koordinasi Pansus LKPJ oleh DPRD Kutim.

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

 

Baca Juga: Buaya Besar Teror Warga Kutim Saat Banjir, Bebek Peliharaan Jadi Santapan

Baca Juga: Semarakkan Bulan K3 Nasional, PT Indexim Coalindo Gelar Beragam Kegiatan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

View this post on Instagram

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Baca Juga: Konsisten Berdayakan Pelaku Usaha Olahan Pisang, PT Indexim Coalindo Raih Penghargaan di ISDA 2024

Baca Juga: BPPUP Pantau Program Pangan untuk Penghijauan PT Indexim Coalindo di Kaliorang dan Kaubun 

Baca Juga: Hasil Survei LSI Strategi di PIlkada Kutim 2024: Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi 45,75%, Kasmidi Bulang-Kinsu 34,75%

Baca Juga: Kemenkes RI Apresiasi Peran PT Indexim Coalindo dalam Percepatan Penurunan Stunting

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perkuat Promosi Kesehatan Masyarakat, PT Indexim Coalindo dan BLUD Puskesmas Kaliorang Kembali Gelar Cerdas Cermat Antarkader Posyandu

“Pembahasan LKPJ tahun anggaran 2020 mengalami beberapa hambatan, di antaranya tidak hadirnya beberapa OPD dalam rapat kordinasi yang pernah dijadwalkan panitia khusus, sehingga OPD yang hadir pada saat rapat tidak dapat menjelaskan hal-hal terkait capaian kinerja yang sebagaimana tertuang dalam LKPJ,” ucap Faizal.

Sebagaimana diketahui sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyampaian dokumen LKPJ pemerintah kepada DPRD dilakukan satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Faizal mengklaim pelaporan LKPJ bupati tersebut molor dari jadwal yang seharusnya. Salah satu penyebabnya yakni sejumlah OPD pemkab tak disiplin menghadiri pertemuan.

Dia mengatakan, sesuai amanat Permendagri tim Pansus LKPJ telah melakukan pengamatan dan mencermati. Bahwa, dapat dikemukakan beberapa hal.

“Yaitu, penyampaian LKPJ tidak tepat waktu. Ini untuk menilai keseriusan pemerintah daerah, kami sangat menyayangkan penyampaian ini dilakukan terlambat dilakukan pada April, sehingga ini seharusnya telah matang secara administrasi,” ucapnya.

“Ini dilakukan sekali dalam setahun, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” lanjut Faizal.

[EL | NON | ADV DPRD KUTIM]