Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pokok pikiran (Pokir) seluruh legislator Kaltim diharapkan bisa tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Menurutnya, pokir harus tepat sasaran agar yang diturunkan itu benar-benar sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

"Dari segi pembangunan di Kaltim, DPRD Kaltim turut berhak menganggarkan pembangunan yang sekiranya tidak dianggarkan oleh Pemprov, yakni melalui Pokir tiap anggota dewan," ungkapnya kepada awak media beberapa waktu silam.

Oleh sebab itu, harus dipahami oleh Pemprov Kaltim bahwa legislator berhak seandainya ada sesuatu yang dipandang belum tepat dalam hal pembangunan. Kemudian akan disampaikan melalui Pokir DPRD, sebenarnya anggota dewan mempunyai hak demikian.

Dalam rapat Banggar yang digelar beberapa waktu lalu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Makmur menyampaikan ada beberapa hal yang dirumuskan pihaknya. Termasuk batasan-batasan anggaran tertentu di masing-masing instansi.

Baca Juga: Jalan Rusak di Kelay Ancam Keselamatan Warga, DPRD Kaltim Minta Penanganan Darurat Segera Dilakukan

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Penetapan UMP 2026 Bukan Soal Angka, Tapi Kepastian Hidup Pekerja

Baca Juga: Shemmy Permata Sari Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga, Tekankan Peran Orangtua dalam Pembentukan Nilai

Baca Juga: Soal Konflik Agraria di Paser Berujung Penetapan Tersangka, Komisi I DPRD Minta PT PTPN IV Tak Perpanjang Kasus

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

Baca Juga: Pemulihan Pasca Demo di Tengah Efisiensi, Ketua DPRD Kaltim: Tidak Ada Perbaikan, Hanya Pembersihan

Baca Juga: Seno Aji Instruksikan Pemulihan Pasca Demo, Minta Sekretariat Dewan Lakukan Perbaikan

Baca Juga: Kaltim Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Dana Kompensasi Rp25 Miliar

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Ditegaskan oleh politisi dari Fraksi Golkar itu, DPRD Kaltim pun sering turun ke masyarakat dan bertemu masyarakat kecil, sehingga masyarakat yang tak tersentuh akan mendapat prioritas melalui Pokir yang ada.

"Melalui Pokir ya kita sentuh. Dan itu wajar dan boleh. Kita bangun kebersamaan pada hari ini," lanjutnya.

Ke depannya, mantan Bupati Berau itu berharap di setiap proses yang dilakukan bersama TAPD, khususnya saat membahas anggaran, pihaknya bisa mengevaluasi agar di pembahasan selanjutnya, hal itu dapat berjalan lancar.

"Untuk serapan anggaran sejauh ini kami perlu evaluasi. DPRD ini punya hak juga mengevaluasi sasaran pembangunan yang dilakukan seluruh SKPD Pemprov Kaltim," pungkasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]