Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pokok pikiran (Pokir) seluruh legislator Kaltim diharapkan bisa tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Menurutnya, pokir harus tepat sasaran agar yang diturunkan itu benar-benar sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

"Dari segi pembangunan di Kaltim, DPRD Kaltim turut berhak menganggarkan pembangunan yang sekiranya tidak dianggarkan oleh Pemprov, yakni melalui Pokir tiap anggota dewan," ungkapnya kepada awak media beberapa waktu silam.

Oleh sebab itu, harus dipahami oleh Pemprov Kaltim bahwa legislator berhak seandainya ada sesuatu yang dipandang belum tepat dalam hal pembangunan. Kemudian akan disampaikan melalui Pokir DPRD, sebenarnya anggota dewan mempunyai hak demikian.

Dalam rapat Banggar yang digelar beberapa waktu lalu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Makmur menyampaikan ada beberapa hal yang dirumuskan pihaknya. Termasuk batasan-batasan anggaran tertentu di masing-masing instansi.

Baca Juga: Pemprov Kaltim Sinkronkan Pokir DPRD dalam Penyusunan RKPD 2026

 

Baca Juga: Penjelasan KPU Kaltim Soal Bacalon Gubernur yang Belum Resmi Mundur dari DPRD

Baca Juga: Akademisi Soroti Penurunan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim 2024-2029, Dorong Pengkaderan Parpol yang Berkualitas

Baca Juga: Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar Jadi Ketua DPRD Kaltim Sementara

View this post on Instagram

Baca Juga: 55 Anggota DPRD Kaltim Terpilih di Pemilu 2024 Resmi Dilantik: Golkar Raih Kursi Terbanyak, Keterwakilan Perempuan 8 Orang

Baca Juga: Pemprov Kaltim dan DPRD Sepakat Perkuat Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal Lewat Perda Ketenagakerjaan

Baca Juga: 79 Tahun Kemerdekaan RI, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Tekankan Kualitas SDM dan Pendidikan untuk Masa Depan Benua Etam 

Baca Juga: PPATK Ungkap Lebih dari Seribu Legislator DPR RI hingga DPRD Terlibat Judi Online

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dan Bentuk Tim Pembahas Pokok-Pokok Pikiran APBD-P 2024

Baca Juga: Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Tak Ada Anggota Dewan yang Temui Massa

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Disdikbud Putuskan Kedudukan SMAN 10 Samarinda, Jadi Sekolah Reguler atau Asrama

Baca Juga: Ekti Imanuel, Jawara di Dapil Kubar-Mahulu, Dipastikan Kembali Raih Kursi di DPRD Kaltim Periode 2024-2029

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perkuat Wawasan Masyarakat tentang Kebangsaan, Mimi Meriami BR Pane Gelar Sosialisasi

Ditegaskan oleh politisi dari Fraksi Golkar itu, DPRD Kaltim pun sering turun ke masyarakat dan bertemu masyarakat kecil, sehingga masyarakat yang tak tersentuh akan mendapat prioritas melalui Pokir yang ada.

"Melalui Pokir ya kita sentuh. Dan itu wajar dan boleh. Kita bangun kebersamaan pada hari ini," lanjutnya.

Ke depannya, mantan Bupati Berau itu berharap di setiap proses yang dilakukan bersama TAPD, khususnya saat membahas anggaran, pihaknya bisa mengevaluasi agar di pembahasan selanjutnya, hal itu dapat berjalan lancar.

"Untuk serapan anggaran sejauh ini kami perlu evaluasi. DPRD ini punya hak juga mengevaluasi sasaran pembangunan yang dilakukan seluruh SKPD Pemprov Kaltim," pungkasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]