Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pokok pikiran (Pokir) seluruh legislator Kaltim diharapkan bisa tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Menurutnya, pokir harus tepat sasaran agar yang diturunkan itu benar-benar sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

"Dari segi pembangunan di Kaltim, DPRD Kaltim turut berhak menganggarkan pembangunan yang sekiranya tidak dianggarkan oleh Pemprov, yakni melalui Pokir tiap anggota dewan," ungkapnya kepada awak media beberapa waktu silam.

Oleh sebab itu, harus dipahami oleh Pemprov Kaltim bahwa legislator berhak seandainya ada sesuatu yang dipandang belum tepat dalam hal pembangunan. Kemudian akan disampaikan melalui Pokir DPRD, sebenarnya anggota dewan mempunyai hak demikian.

Dalam rapat Banggar yang digelar beberapa waktu lalu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Makmur menyampaikan ada beberapa hal yang dirumuskan pihaknya. Termasuk batasan-batasan anggaran tertentu di masing-masing instansi.

Baca Juga: Kisruh Pengangkatan Non ASN ke PPPK Ditunda, DPRD Kaltim Bakal Sampaikan ke Gubernur Rudy Mas'ud 

 

Baca Juga: Aulia Rahman Basri Resmi Gantikan Edi Damansyah, Hari Ini Daftar ke KPU Kukar

Baca Juga: Antisipasi Tragedi di Kukar, DPRD Kaltim Desak Pertanggungjawaban Perusahaan atas Insiden Tabrakan Jembatan Mahakam

Baca Juga: DPRD Kaltim Respon Aksi Mahasiswa, Janji Awasi Kebijakan Anggaran

View this post on Instagram

Baca Juga: Tagar #KaburAjaDulu Viral, Darlis Pattalongi: Bukan Kesalahan Anak Muda, Pemerintah Perlu Evaluasi

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Dewan Kaltim Firnadi Disambut Antusias Warga Muara Badak

Baca Juga: Program MBG Habiskan Rp28 Juta dalam Lima Hari, Komisi II DPRD Samarinda: Jangan Bebankan APBD

Baca Juga: Isu Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Andi Satya Tekankan Payung Hukum dan Pengawasan yang Jelas

Baca Juga: Reses di 12 Lokasi, Shemmy Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga Bontang di DPRD Kaltim

Baca Juga: 15 Tahun Menanti, DPRD Kaltim Bakal Tindak Lanjuti Permasalahan Air Bersih di Kawasan Juanda 1 Samarinda

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Soroti Tragedi Muara Kate di Paser, Komisi I DPRD Kaltim: Proses Hukum Harus Berjalan

Ditegaskan oleh politisi dari Fraksi Golkar itu, DPRD Kaltim pun sering turun ke masyarakat dan bertemu masyarakat kecil, sehingga masyarakat yang tak tersentuh akan mendapat prioritas melalui Pokir yang ada.

"Melalui Pokir ya kita sentuh. Dan itu wajar dan boleh. Kita bangun kebersamaan pada hari ini," lanjutnya.

Ke depannya, mantan Bupati Berau itu berharap di setiap proses yang dilakukan bersama TAPD, khususnya saat membahas anggaran, pihaknya bisa mengevaluasi agar di pembahasan selanjutnya, hal itu dapat berjalan lancar.

"Untuk serapan anggaran sejauh ini kami perlu evaluasi. DPRD ini punya hak juga mengevaluasi sasaran pembangunan yang dilakukan seluruh SKPD Pemprov Kaltim," pungkasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]