Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pokok pikiran (Pokir) seluruh legislator Kaltim diharapkan bisa tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Menurutnya, pokir harus tepat sasaran agar yang diturunkan itu benar-benar sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

"Dari segi pembangunan di Kaltim, DPRD Kaltim turut berhak menganggarkan pembangunan yang sekiranya tidak dianggarkan oleh Pemprov, yakni melalui Pokir tiap anggota dewan," ungkapnya kepada awak media beberapa waktu silam.

Oleh sebab itu, harus dipahami oleh Pemprov Kaltim bahwa legislator berhak seandainya ada sesuatu yang dipandang belum tepat dalam hal pembangunan. Kemudian akan disampaikan melalui Pokir DPRD, sebenarnya anggota dewan mempunyai hak demikian.

Dalam rapat Banggar yang digelar beberapa waktu lalu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Makmur menyampaikan ada beberapa hal yang dirumuskan pihaknya. Termasuk batasan-batasan anggaran tertentu di masing-masing instansi.

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Masalah Teknis hingga Pemerataan Akses Pendidikan

View this post on Instagram

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

Baca Juga: BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Alasan Program Gratispol Tak Sepenuhnya Gratis, DPRD Kaltim Sebut Kapasitas Fiskal hingga Terbentur Regulasi

Ditegaskan oleh politisi dari Fraksi Golkar itu, DPRD Kaltim pun sering turun ke masyarakat dan bertemu masyarakat kecil, sehingga masyarakat yang tak tersentuh akan mendapat prioritas melalui Pokir yang ada.

"Melalui Pokir ya kita sentuh. Dan itu wajar dan boleh. Kita bangun kebersamaan pada hari ini," lanjutnya.

Ke depannya, mantan Bupati Berau itu berharap di setiap proses yang dilakukan bersama TAPD, khususnya saat membahas anggaran, pihaknya bisa mengevaluasi agar di pembahasan selanjutnya, hal itu dapat berjalan lancar.

"Untuk serapan anggaran sejauh ini kami perlu evaluasi. DPRD ini punya hak juga mengevaluasi sasaran pembangunan yang dilakukan seluruh SKPD Pemprov Kaltim," pungkasnya.

[YMD | ADV DPRD KALTIM]