Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur mencatat peningkatan signifikan titik panas atau hotspot sepanjang Agustus 2026. Hingga 26 Agustus, jumlah luas lahan yang terdampak akibat kebakaran hutan terdeteksi mencapai sekitar 1.500 hektar.

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan sebaran hotspot tersebut terdapat di sejumlah wilayah kabupaten dan kota. Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu daerah dengan jumlah kejadian cukup tinggi.

“Kalau mengenai lokasinya, kelihatan ya. Tadi sudah ada di 10 kawasan kota. Yang terbesar ada di Kukar,” kata Buyung.

Menurutnya, jumlah kejadian di Kukar telah mencapai lebih dari 480 hektar. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah daerah Pendingin, Kecamatan Sangasanga yang hingga kini masih mengalami kebakaran.

Buyung mengatakan, tim BPBD kembali dikirim ke lokasi untuk melakukan penanganan. Sebelumnya, tim juga telah melakukan pemadaman di kawasan tersebut.

Terkait penyebab kebakaran, BPBD belum dapat memastikan seluruh kejadian kebakaran disebabkan oleh faktor yang sama. Namun, Buyung mengakui terdapat indikasi unsur kesengajaan pada sejumlah kejadian.

“Kami bingung, memang ada salah satunya unsur kesengajaan juga kalau kami lihat. Karena tadi ada gubuk yang ada setelah kebakaran,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut kebakaran yang kembali muncul di lokasi yang sebelumnya telah dipadamkan bisa terjadi akibat kondisi lahan yang sangat kering. Selain itu, abu atau bara dari kebakaran sebelumnya berpotensi terbawa angin dan memicu kebakaran di lokasi lain.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan penjelasan ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) dalam pembahasan terkait karhutla di DPRD Kaltim.

“Memang ada potensi asap abu kebakaran itu masuk ke dalam terbang dan pindah ke tempat lain. Sementara karena keringnya tinggi, jadi mudah sekali terbakar,” jelasnya.

Buyung menjelaskan, hotspot yang terdeteksi satelit tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kebakaran hutan dan lahan. Anomali suhu yang terbaca satelit juga bisa disebabkan aktivitas lain, seperti pembakaran, api dari obor, atap seng, maupun aktivitas di lahan pertambangan.

Karena itu, setiap titik panas masih perlu divalidasi oleh petugas di lapangan sebelum ditentukan sebagai kejadian kebakaran.

“Jadi bukan selalu. Makanya memang kalau kita lihat angkanya sampai ribu, ada yang sampai seribu, sekarang turun. Itu potensi yang memang harus kita validasi,” katanya.

Ia menambahkan, tim yang dimiliki instansi terkait, termasuk unsur kehutanan, memiliki peran penting dalam melakukan validasi hotspot sekaligus mengambil tindakan apabila titik tersebut terbukti merupakan kebakaran.

BPBD Kaltim juga menyoroti kemungkinan faktor manusia sebagai salah satu pemicu karhutla. Buyung berharap aktivitas pembakaran yang dilakukan dengan sengaja dapat ditekan karena dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku, tetapi juga masyarakat luas.

“Kalau memang itu terjadi dengan faktor alam, ya oke. Tapi yang faktor manusia ini yang harus kita kurangi,” tegasnya.

Menurut Buyung, kepentingan tertentu tidak seharusnya mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Terlebih, karhutla dapat menimbulkan dampak sosial dan mengganggu aktivitas masyarakat.

“Siapa sih yang mau bahwa itu salah satu memang ada keperluan, tapi efeknya sampai ke masyarakat yang lain,” pungkasnya.

[RWT]