Kaltimtoday.co, Tenggarong - Aliansi Keroan Mahasiswa Peduli Kukar (AKMPK) yang berbasiskan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) mengelar seruan aksi dalam momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar di komplek perkantoran Bupati, Jumat (26/02/2021).

Aksi kali ini, AKMPK ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar segera tunaikan janji-janji kampanye dulu, namun tidak ditemui oleh Bupati dan Wakil Bupati.

"Kami sangat kecewa tidak ditemui langsung oleh Bupati terpilih karena kami sudah rela panas-panasan dijalan tapi pemerintah yakni Bupati yang resmi dilantik justru cuek terhadap aspirasi yang ingin kami sampaikan," kata Ketua Umum Cabang HMI Kukar, Mursid Mubarok kepada Kaltimtoday.co.

Pihaknya berencana melakukan aksi serupa kedepan, namun masih akan dirapat dulu kepada seluruh aliansi yang terlibat.

"Kami akan rapatkan dulu dengan kawan kawan kemungkinan kami akan mengelar aksi yang lebih besar lagi," ujarnya.

Mursid sapaannya menuturkan, tuntutan yang pihaknya sampaikan yakni secara umum berkaitan dengan sektor pendidikan, pembangunan, kesehatan dan lain sebagainya. Pertama pendidikan, karena masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Bupati terpilih, misalkan pembangunan Unikarta yang sampai hari ini masih menjadi polemik.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Kedua infrastruktur pembangunan, karena sampai saat ini masih banyak jalan di Kukar yang rusak dan mungkin bisa dikatakan tidak layak.

"Sehingga ini menjadi PR besar untuk Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih yang baru dilantik agar segera menyelesaikannya permasalahan tersebut," terangnya.

Lebih lanjut, penanganan tambang ilegal seperti di Kecamatan Sebulu, Tenggarong Seberang dan Marangkayu, yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum, artinya sudah diketahui oleh masyarakat namun tetap saja berjalan dan beroperasi.

Secara terpisah, Koordinator Humas AKMPK, Muhammad Kaisar mengatakan, dalam momentum pelantikan ini pihaknya mengharapkan respon yang baik dari Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru dilantik.

Sebab, ini merupakan awal mereka memulai masa kerja pasca dilantik, menurut undang-undang rencana pembangunan, mereka menyusun Rancangan Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) selama masa periodesasinya yang kemudian diturunkan dalam bentuk rencana kerja dan rencana stategis.

"Makanya sebelum mereka menyusun itu, kami sebenarnya sudah menyiapkan hal-hal apa yang menjadi prioritas didalam rancangan kerja. Tetapi sayang, Bupati Kukar yang kemaren datang ke rumah rakyat ketika rakyat datang menemuinya tiba-tiba cuek," kata Kaisar.

Harusnya, lanjut dia, konsep pemerintahannya harus dijalankan secara demokratis dalam artian ada dialog atau paling tidak bisa menghargai penyampaian pendapat apalagi ini kalangan mahasiswa.

"Kami mempunyai panggilan moral untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan di Kutai Kartanegara," pungkas Kaisar.

[SUP | NON]