Samarinda
Nilai Pegawai Honorer di Sekretariat DPRD Samarinda Terlalu Banyak, Anhar Pertanyakan Proses Rekrutmen

Kaltimtoday.co, Samarinda - Inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Kantor DPRD Samarinda pada Senin (29/3/2021) menuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar.
Dia mengatakan bahwa, sidak yang dilakukan tersebut wajar, pasalnya sejumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda yaitu harus memberikan gaji setiap bulan yang berasal dari APBD.
"Jumlah pegawai sudah di luar kewajaran, terlalu banyak," ujar Anhar.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda sebesar Rp 500 miliar, sementara pemberian honor setiap bulan kepada PTTH dan PTTB tersebut terbilang sangat kurang dimana upah pegawai bisa mencapai Rp 250 miliar lebih.
Anhar mengungkapkan bahwa sidak ini merupakan yang pertama kalinya, dimana dilakukan penertiban/pendisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Samarinda.
Baca Juga: Wali Kota Samarinda Sesalkan Praktik Doxing ke Pekerja Media, Pastikan Pintu Kritik Terbuka Lebar
Baca Juga: Ermioni Vlachidou dari YunaniBaca Juga: Wali Kota Andi Harun Pastikan Terowongan Samarinda Aman, Penguatan Dinding Inlet Masuk Proses LelangView this post on InstagramBaca Juga: Perempuan, Rahim Nilai dan Harapan Bangsa
"Sebenarnya lembaga ini harus melakukan koreksi, selama ini telah menerima dan meloloskan pegawai dengan jumlah yang besar, padahal hanya melayani 45 anggota dewan, masa merekrut sekitar 387 orang. Ini saya kata seperti pabrik plywood," sebut Anhar.
Dia pun merasa jumlah pegawai tersebut tidak masuk akal. Meskipun sidak yang dilakukan oleh wali kota baru tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun menurutnya ini salah satu tindakan disiplin kinerja ASN maupun pegawai honorer.
Dia pun mempertanyakan proses rekrutmen PTTH yang dilakukan pimpinan ASN di lingkungan sekretariat DPRD Samarinda tersebut.
Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan pembenahan dengan mengelola anggaran daerah secara tepat dan baik, pasalnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan.
"Harus dimulai dari dispilin kinerja ASN dan pegawai honorer yang harus bekerja dengan baik. Kebutuhan rekrut honorer pun mestinya sesuai kebutuhan, sehingga ke depan anggaran bisa dihemat untuk porsi pembangunan infrastruktur, penataan kota. Oleh karena itu, pegawai harus disiplin dan ulet bekerja," ungkapnya.
[SDH | RWT | ADV]
Related Posts
- Hujan Deras Guyur Samarinda, 21 Titik Terendam Banjir dan Puluhan Kendaraan Mogok
- Kritik Buzzer, Identitas Pemimpin Media dan Istri Disebar Akun Bodong
- AJI Balikpapan Peringati WPFD 2025: Jurnalis Didorong Berserikat untuk Lindungi Hak Pekerja
- Polemik Penggusuran Pasar Subuh Berlanjut, Pemilik Lahan dan Pedagang Saling Bantah
- Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Tekankan Penggunaan DTSEN untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial