Kaltimtoday.co, Samarinda - Inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Kantor DPRD Samarinda pada Senin (29/3/2021) menuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar.

Dia mengatakan bahwa, sidak yang dilakukan tersebut wajar, pasalnya sejumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda yaitu harus memberikan gaji setiap bulan yang berasal dari APBD.

"Jumlah pegawai sudah di luar kewajaran, terlalu banyak," ujar Anhar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda sebesar Rp 500 miliar, sementara pemberian honor setiap bulan kepada PTTH dan PTTB tersebut terbilang sangat kurang dimana upah pegawai bisa mencapai Rp 250 miliar lebih.

Anhar mengungkapkan bahwa sidak ini merupakan yang pertama kalinya, dimana dilakukan penertiban/pendisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Samarinda.

Baca Juga: Polresta Samarinda Tunggu Surat Resmi PN Terkait Kelanjutan Kasus Dugaan Kepemilikan Senpi Ilegal

 

Baca Juga: Hetifah Dorong Perguruan Tinggi Maksimalkan AI untuk Transformasi Pembelajaran

Baca Juga: Beroperasi Lagi Setelah Ditutup Satpol PP, Aktivitas Kopi Pangku di Jalan Poros Samarinda-Tenggarong Kembali Dirazia

Baca Juga: Warung Bandel di Suryanata Kembali Terjaring Razia Jual Miras, Satpol PP Samarinda Bakal Jemput Paksa Pedagang untuk Ikut Persidangan

Baca Juga: Targetkan 100 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia, SMAN 10 Samarinda Perkuat Riset Pelajar bersama UNPAD

View this post on Instagram

Baca Juga: Anggaran Rp194 Juta untuk Pemeliharaan Trotoar Jalan Kesuma Bangsa, Dinas PUPR Samarinda Kebut Penyelesaian

Baca Juga: Bukan Sekadar Persoalan Ruang, Akademisi Kritik Pendekatan Pemkot dalam Penertiban Prostitusi Loa Hui

Baca Juga: Kapolresta Samarinda Tegaskan Transparansi Penanganan Kasus Penembakan, Penyidik Siap Hadir dalam Persidangan

Baca Juga: Tolak Keberatan ESDM, PTUN Jakarta Wajibkan Pembukaan Dokumen AMDAL PT KPC

Baca Juga: SPBU Khusus ASN Siap Dibangun, Fokus Lokasi Mengarah ke MT Haryono

Baca Juga: Aplikasi Pendataan Pedagang Pasar Pagi Ditarget Rampung Pekan Ini, Pembukaan Mulai Disiapkan Bertahap

Baca Juga: Arisan Bermasalah di Samarinda: Kuasa Hukum Sebut Kerugian Bisa Capai Puluhan Miliar

 

Baca Juga: Praktik Perundungan Turunkan Kualitas Generasi Muda, Komisi IV DPRD Soroti Mitigasi Kekerasan Anak

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Sebenarnya lembaga ini harus melakukan koreksi, selama ini telah menerima dan meloloskan pegawai dengan jumlah yang besar, padahal hanya melayani 45 anggota dewan, masa merekrut sekitar 387 orang. Ini saya kata seperti pabrik plywood," sebut Anhar.

Dia pun merasa jumlah pegawai tersebut tidak masuk akal. Meskipun sidak yang dilakukan oleh wali kota baru tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun menurutnya ini salah satu tindakan disiplin kinerja ASN maupun pegawai honorer.

Dia pun mempertanyakan proses rekrutmen PTTH yang dilakukan pimpinan ASN di lingkungan sekretariat DPRD Samarinda tersebut.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan pembenahan dengan mengelola anggaran daerah secara tepat dan baik, pasalnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan.

"Harus dimulai dari dispilin kinerja ASN dan pegawai honorer yang harus bekerja dengan baik. Kebutuhan rekrut honorer pun mestinya sesuai kebutuhan, sehingga ke depan anggaran bisa dihemat untuk porsi pembangunan infrastruktur, penataan kota. Oleh karena itu, pegawai harus disiplin dan ulet bekerja," ungkapnya.

[SDH | RWT | ADV]