Kaltimtoday.co, Samarinda - Inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Kantor DPRD Samarinda pada Senin (29/3/2021) menuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar.

Dia mengatakan bahwa, sidak yang dilakukan tersebut wajar, pasalnya sejumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda yaitu harus memberikan gaji setiap bulan yang berasal dari APBD.

"Jumlah pegawai sudah di luar kewajaran, terlalu banyak," ujar Anhar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda sebesar Rp 500 miliar, sementara pemberian honor setiap bulan kepada PTTH dan PTTB tersebut terbilang sangat kurang dimana upah pegawai bisa mencapai Rp 250 miliar lebih.

Anhar mengungkapkan bahwa sidak ini merupakan yang pertama kalinya, dimana dilakukan penertiban/pendisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Samarinda.

Baca Juga: Survei LPMM: Mayoritas Gen Z dan Milenial di Kaltim Pilih Rudy Mas’ud-Seno Aji di Pilkada 2024

 

Baca Juga: Kritik XR Bunga Terung untuk Pilkada Kaltim: Terjebak Populisme, Krisis Iklim Tak Jadi Prioritas

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

View this post on Instagram

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

 

Baca Juga: Banyak Fasilitas Olahraga Tradisional Sekolah Belum Memadai

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Sebenarnya lembaga ini harus melakukan koreksi, selama ini telah menerima dan meloloskan pegawai dengan jumlah yang besar, padahal hanya melayani 45 anggota dewan, masa merekrut sekitar 387 orang. Ini saya kata seperti pabrik plywood," sebut Anhar.

Dia pun merasa jumlah pegawai tersebut tidak masuk akal. Meskipun sidak yang dilakukan oleh wali kota baru tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun menurutnya ini salah satu tindakan disiplin kinerja ASN maupun pegawai honorer.

Dia pun mempertanyakan proses rekrutmen PTTH yang dilakukan pimpinan ASN di lingkungan sekretariat DPRD Samarinda tersebut.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan pembenahan dengan mengelola anggaran daerah secara tepat dan baik, pasalnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan.

"Harus dimulai dari dispilin kinerja ASN dan pegawai honorer yang harus bekerja dengan baik. Kebutuhan rekrut honorer pun mestinya sesuai kebutuhan, sehingga ke depan anggaran bisa dihemat untuk porsi pembangunan infrastruktur, penataan kota. Oleh karena itu, pegawai harus disiplin dan ulet bekerja," ungkapnya.

[SDH | RWT | ADV]