Kaltimtoday.co, Samarinda - Inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Kantor DPRD Samarinda pada Senin (29/3/2021) menuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar.

Dia mengatakan bahwa, sidak yang dilakukan tersebut wajar, pasalnya sejumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda yaitu harus memberikan gaji setiap bulan yang berasal dari APBD.

"Jumlah pegawai sudah di luar kewajaran, terlalu banyak," ujar Anhar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda sebesar Rp 500 miliar, sementara pemberian honor setiap bulan kepada PTTH dan PTTB tersebut terbilang sangat kurang dimana upah pegawai bisa mencapai Rp 250 miliar lebih.

Anhar mengungkapkan bahwa sidak ini merupakan yang pertama kalinya, dimana dilakukan penertiban/pendisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Samarinda.

Baca Juga: Gerakan Rakyat dalam Bayang Represi, Akademisi dan Aktivis Samarinda Kritik Demokrasi yang Memudar

 

Baca Juga: Harhubnas 2025 di Samarinda, KSOP dan Pemkot Sepakat Perkuat Sinergi Transportasi

Baca Juga: Satgas MBG Samarinda Evaluasi Kasus Makanan Diduga Basi di SMAN 13, Vendor Ditegur

Baca Juga: Dishub Samarinda Matangkan Moda Transportasi Darat, Teras Samarinda Tahap II Dibidik Jadi Daerah Origin

Baca Juga: Anggaran Tembus Rp 1,7 Miliar, Dispar Kaltim Seleksi Ketat Pemilihan Influencer untuk Promosi Wisata

View this post on Instagram

Baca Juga: Sekolah Garuda Transformasi SMAN 10 Samarinda Dominasi OSN Nasional, Dapat Apresiasi dari Pemprov Kaltim

Baca Juga: Kasus Lauk Basi, BGN Samarinda Janji Perketat Program Makan Bergizi

Baca Juga: Gandeng KPHP Belayan, PT Silva Rimba Lestari Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan dan Regulasi Kehutanan

Baca Juga: Anggaran Terlalu Mahal, Pemkot Samarinda Minta Kaji Ulang Rencana Pembangunan Eks Plaza 21 Menjadi Gedung Parkir

Baca Juga: Potensi Banjir-Longsor Mengancam di Akhir Tahun, BPBD Kaltim Dorong Kesadaran Mitigasi di Masyarakat

Baca Juga: Grand Kartanegara Ballroom, Venue Megah Persembahan FUGO Hotel Samarinda

Baca Juga: Pemkot Samarinda Fasilitasi Penyelesaian Polemik RSHD, Total Tunggakan Disebut Capai Rp30 Miliar

 

Baca Juga: Dugaan Kasus Kekerasan Seksual, Direktorat Polnes Sudah Proses Sejak Agustus Lalu

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Sebenarnya lembaga ini harus melakukan koreksi, selama ini telah menerima dan meloloskan pegawai dengan jumlah yang besar, padahal hanya melayani 45 anggota dewan, masa merekrut sekitar 387 orang. Ini saya kata seperti pabrik plywood," sebut Anhar.

Dia pun merasa jumlah pegawai tersebut tidak masuk akal. Meskipun sidak yang dilakukan oleh wali kota baru tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun menurutnya ini salah satu tindakan disiplin kinerja ASN maupun pegawai honorer.

Dia pun mempertanyakan proses rekrutmen PTTH yang dilakukan pimpinan ASN di lingkungan sekretariat DPRD Samarinda tersebut.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan pembenahan dengan mengelola anggaran daerah secara tepat dan baik, pasalnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan.

"Harus dimulai dari dispilin kinerja ASN dan pegawai honorer yang harus bekerja dengan baik. Kebutuhan rekrut honorer pun mestinya sesuai kebutuhan, sehingga ke depan anggaran bisa dihemat untuk porsi pembangunan infrastruktur, penataan kota. Oleh karena itu, pegawai harus disiplin dan ulet bekerja," ungkapnya.

[SDH | RWT | ADV]