Kaltimtoday.co, Samarinda - Inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Kantor DPRD Samarinda pada Senin (29/3/2021) menuai apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar.

Dia mengatakan bahwa, sidak yang dilakukan tersebut wajar, pasalnya sejumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda yaitu harus memberikan gaji setiap bulan yang berasal dari APBD.

"Jumlah pegawai sudah di luar kewajaran, terlalu banyak," ujar Anhar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda sebesar Rp 500 miliar, sementara pemberian honor setiap bulan kepada PTTH dan PTTB tersebut terbilang sangat kurang dimana upah pegawai bisa mencapai Rp 250 miliar lebih.

Anhar mengungkapkan bahwa sidak ini merupakan yang pertama kalinya, dimana dilakukan penertiban/pendisiplinan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Samarinda.

Baca Juga: Warga Samarinda Keluhkan Lonjakan PBB, Bapenda Akui Sistem Error

 

Baca Juga: Modal Seret, Kopdes Merah Putih di Samarinda Putar Otak Bidik Potensi Usaha di Luar Mandatori

Baca Juga: Sub Pangkalan LPG 3Kg Kopdes Merah Putih Lempake Mangkrak, Suplai Pertamina Patra Niaga Dipertanyakan

Baca Juga: Kasus Perambahan KHDTK Ummul Dinilai Gelap, Penegakan Hukumnya Tidak Transparan

Baca Juga: Kaltim Terancam Tekanan Ekonomi Jika Pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah 2026 Direalisasikan

View this post on Instagram

Baca Juga: Jatam Kaltim: Kasus Korupsi IUP Donna Faroek-Rudi Ong Bukan Sekadar Kerugian Negara, tapi Kejahatan Ekologis

Baca Juga: Gakkumhut Kalimantan Kalah di Pra Peradilan, Penetapan Tersangka Tambang Ilegal di KRUS Unmul Bebas

Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Ayah Bunuh Dua Anak di Samarinda, 39 Adegan Diperagakan

Baca Juga: Bedah Buku "Jejak Edi Damansyah dalam Politik Elektoral", Kupas Dinamika Pilkada Kukar hingga Pro Kontra Periodisasi Masa Jabatan 

Baca Juga: Kuasa Dicabut, LBH Samarinda Mundur dari Pendampingan Kasus Bom Molotov 

Baca Juga: LBH Samarinda Laporkan Dugaan Tindak Represif Aparat Saat Aksi 1 September

Baca Juga: Tantangan Media di Era Informasi dan Pembatasan Negara

 

Baca Juga: RS Mulya Medika Siap Grand Opening, Tawarkan Layanan Unggulan Ibu-Anak, Bedah Invasif Minimalis, dan Ruang Operasi Canggih

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

"Sebenarnya lembaga ini harus melakukan koreksi, selama ini telah menerima dan meloloskan pegawai dengan jumlah yang besar, padahal hanya melayani 45 anggota dewan, masa merekrut sekitar 387 orang. Ini saya kata seperti pabrik plywood," sebut Anhar.

Dia pun merasa jumlah pegawai tersebut tidak masuk akal. Meskipun sidak yang dilakukan oleh wali kota baru tersebut menimbulkan pro dan kontra, namun menurutnya ini salah satu tindakan disiplin kinerja ASN maupun pegawai honorer.

Dia pun mempertanyakan proses rekrutmen PTTH yang dilakukan pimpinan ASN di lingkungan sekretariat DPRD Samarinda tersebut.

Dia berharap, Pemkot Samarinda terus melakukan pembenahan dengan mengelola anggaran daerah secara tepat dan baik, pasalnya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan.

"Harus dimulai dari dispilin kinerja ASN dan pegawai honorer yang harus bekerja dengan baik. Kebutuhan rekrut honorer pun mestinya sesuai kebutuhan, sehingga ke depan anggaran bisa dihemat untuk porsi pembangunan infrastruktur, penataan kota. Oleh karena itu, pegawai harus disiplin dan ulet bekerja," ungkapnya.

[SDH | RWT | ADV]