PPU
Nunggak Tiga Bulan, Tunjangan ASN di PPU Cair, Pemkab: Kami Bayar Bertahap

Kaltimtoday.co, Penajam - Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) atau Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sudah dalam proses pembayaran. Sebagaimana diketahui, TPP itu belum terbayarkan selama tiga bulan.
Plt. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir menerangkan, insentif bagi ASN sudah mulai proses pembayarannya. TPP akan dibayarkan untuk satu bulan terlebih dahulu, dimana kemudian akan bayarkan secara bertahap.
“Insentif ASN per hari ini sudah kami proses pembayarannya, kami bayar selama satu bulan dulu. Untuk berikutnya, kami akan bayarkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Kondisi keuangan Pemkab PPU diketahui memang sedang seret, hal itu disebutkan oleh Muhajir karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kegiatan penanganan penyebaran virus Covid-19 yang menyerap banyak anggaran daerah.
“Kondisi keuangan yang ada saat ini sedang sulit, Karena penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi banyak terserap untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19,” lanjutnya.
Muhajir melanjutkan, saat ini banyak kebijakan pemerintah pusat yang membebani pemerintah daerah. Sebagai contoh, insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah pusat, saat ini dibebankan kepada daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mengalokasikannya kembali.
“Karena insentif itu menjadi kewajiban daerah, yang dulu jadi kewajiban pusat. Terkadang kebijakan pusat seperti itu juga memberatkan pemerintah daerah, jadi itu penyebabnya,” tutupnya.
TPP yang diterima ASN dilingkungan Pemkab PPU baru untuk Februari hingga April, itu pun terlambat karena pembayaran baru dilakukan pada Juni lalu.
Dikabarkan, persoalan itu memancing para ASN untuk melakukan demonstrasi kepada Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM).
[ALF | NON | ADV DISKOMINFO PPU]
Related Posts
- Buntut dari Pemutusan Tenaga Honorer di Bawah Dua Tahun, Pejuang SIGAP di Berau Dinonaktifkan Sementara
- Krisis Tenaga Kesehatan di Berau, Puluhan Honorer Non-ASN Dirumahkan
- Non-ASN Kurang dari 2 Tahun Tidak Bisa PPPK, Pemkab Berau Harap Solusi Pemerintah Pusat
- Kontroversi Poligami ASN, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Patuhi Undang-Undang
- Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Akhirnya Berdamai dengan ASN Ditjen Dikti Neni Herlina