Kaltimtoday.co, Samarinda - Zetizen Talk memberikan kesempatan para komunitas untuk menyuarakan kondisi pelayanan publik di Kaltim saat ini. Mereka menyampaikan soal permasalahan, kebijakan, hingga solusi dalam  mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkelanjutan.

Dalam sesi tersebut, hadir tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Rio Raharjo dari Muara Org, Yulia dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Samarinda, dan Buyung Marajo dari Pokja 30.

Perwakilan Muara Org, Rio Raharjo menyinggung soal konsep pelayanan publik yang baik, khususnya memberikan fasilitas dan kemudahan bagi kelompok rentan.

"Pelayanan publik selalu berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup yang baik. Jika dilihat secara holistik, pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aspek formal, melainkan juga pemenuhan kebutuhan dasar, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), hingga peningkatan kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Rio mengatakan, masyarakat tentu harus dilibatkan dalam proses penciptaan ruang publik yang adil dan berkelanjutan. Partisipasi aktif melalui diskusi, pemberian masukan hingga pengawasan, dapat menghasilkan ruang publik yang bermanfaat bagi semua kelompok masyarakat.

"Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kebijakan dan desain ruang publik mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas lokal, sehingga hasilnya lebih tepat sasaran," imbuhnya pada Sabtu (30/08/2025) di Hotel FUGO Samarinda.

Sementara itu, Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Samarinda, Yulia juga sempat menyuarakan keresahannya terhadap kebijakan pelayanan publik saat ini.

Ia merasa bahwa kebijakan yang ada terkadang hanya sebatas formalitas. Kebijakan tersebut sering kali hanya menjadi komoditas yang penting untuk memenuhi kewajiban, tanpa melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menjadi objek dari kebijakan itu. 

"Kita semua tahu bahwa fasilitas publik di sekitar kita masih sangat minim yang ramah disabilitasnya. Banyak yang perlu diperbaiki dari sisi kebijakan itu sendiri," tegasnya.

Ketidakadilan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik, menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan inklusivitas kebijakan. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut, akan memperburuk ketimpangan yang sudah ada.

Buyung Marajo dari Pokja 30 Kaltim juga menekankan bahwa keberagaman dalam masyarakat harus tercermin dalam kebijakan pelayanan publik yang dibuat. 

"Tanpa peran serta penyandang disabilitas, kebijakan yang dihasilkan cenderung mengabaikan tantangan dan kebutuhan yang mereka hadapi. Melibatkan mereka dalam proses kebijakan akan memastikan bahwa setiap layanan publik yang diberikan dapat diakses dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali," tutupnya.

[RWT]