Kaltimtoday.co, Balikpapan - Memasuki triwulan kedua tahun 2024, perhatian terhadap pembangunan di Kota Balikpapan, tetap menjadi fokus anggota DPRD setempat. Proyek pengerjaan drainase untuk penanganan banjir di kawasan Jalan MT Haryono, tepatnya di depan MS Glow, masih menjadi sorotan meski proyek tersebut telah dinyatakan selesai 100 persen.

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Parlindungan, menyatakan bahwa pembangunan di Kota Balikpapan telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan peran kota ini sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

“Perkembangan pembangunan di Kota Balikpapan, menurut saya sudah cukup baik dan signifikan,” kata Parlindungan.

Dia juga menyoroti program pemerintah, khususnya dalam pembangunan fisik dan pengendalian banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Meskipun proses pengaspalan jalan telah selesai, masih ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan terkait pelebaran parit.

“Kalau kita lihat secara badan jalan, sudah selesai, sudah pengaspalan, tapi pelebaran parit ini masih banyak yang belum selesai. Artinya baru pembuatan kanstingnya saja, belum ada namanya finishing untuk membuat jalannya seperti jalan kota. Kalau sekarang ini seperti jalan proyek,” ungkap Parlindungan.

Politisi dari Partai Nasdem ini menambahkan bahwa proyek yang didanai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 136 miliar ini dianggap belum sepenuhnya tuntas.

“Nah ini kami anggap belum tuntas. Tak hanya itu, di lokasi bekas proyek juga ada beberapa material yang bisa mengganggu atau membahayakan pengguna jalan. Dimana pada saat, misalnya, parit itu terendam air, tidak kelihatan dimana besi, batu dan lainnya. Begitu juga kondis parit yang dibongkar tapi tidak diperbaiki atau dituntaskan pekerjaannya. Ini perlu perhatian dari dinas terkait,” tandasnya.

Parlindungan juga mengapresiasi program Wali Kota Balikpapan yang telah selesai dikerjakan, tetapi menekankan perlunya kerja sama yang baik antara dinas terkait untuk menciptakan sinkronisasi antara program tersebut dengan pelaksanaan di lapangan, terutama oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Dinas terkait harusnya bekerja dengan baik sehingga terjadi namanya kesingkronisasian antara program Wali Kota dengan dinas terkait. Dan juga muaranya bisa menggunakan dengan baik,” tutup Parlindungan.

Sebagai informasi, untuk mengatasi masalah banjir di Jalan MT Haryono, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas PU telah menunjuk PT Fahreza sebagai pelaksana proyek. Namun, PT Fahreza dikenakan penalti karena tidak memenuhi target waktu yang ditetapkan dalam proyek tersebut.

[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp