Kaltimtoday.co, Samarinda - Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah 2023 se-Indonesia dan sosialisasi UU Kesehatan diselenggarakan dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara daring pada Senin (17/04/2023).

Pemprov Kaltim juga turut hadir dalam rapat tersebut. Dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. H Jawa Mualimin, Karo Perekonomian Iwan Darmawan, dan tim Inflasi Daerah Provinsi Kaltim di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Dalam rapat tersebut Mendagri berpesan, teruntuk seluruh pemerintah daerah agar menginstruksikan seluruh pejabat eselon untuk menyalurkan zakat (zakat fitrah maupun zakat penghasilan) yang diterima setiap bulannya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Poin terakhir ini yang perlu dicatat dan dipertegas oleh Mendagri Tito Karnavian. Teruntuk pejabat di daerah, terutama pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menyalurkan zakat profesi mereka yang diterima setiap bulan ke Baznas, yakni dengan dipotong 2,5 persen dari profesi yang mereka terima,” pesan Hadi Mulyadi.

Hadi Mulyadi berpendapat, hal tersebut dilakukan karena penghasilan profesi sebagai pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim yang sudah diamanahkan kepada mereka lebih dari nilai nisab bulanan. Ditambah, salah satu keutamaan membayar zakat profesi dapat membersihkan harta mereka.

Mantan Senator Senayan dan DPRD Kaltim ini menambahkan, jika zakat yang terkumpul pada 2021 sebesar Rp17 triliun dan masih belum optimal pengumpulan. Oleh sebab itu, menyalurkan zakat di Baznas adalah pilihan yang tepat sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 

Pada 2022, diketahui zakat infak sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lain (DSKL) memperkirakan pengumpulan zakat akan menembus Rp26 triliun. Agar mencapai target tersebut, diperlukannya upaya dari berbagai pihak termasuk seluruh pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim.

Apabila mencapai target, maka diperkirakan ada 56 juta orang yang menerima zakat (mustahiq). Selain itu, bantuan Baznas akan diberikan kepada masyarakat dilihat dari tiga kriterianya, yaitu dari segi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

“Semoga ini bisa dilaksanakan seluruh pejabat eselon di Pemprov Kaltim,” pesannya.

Dalam rakor tersebut Hadi Mulyadi mengatakan, jika ketersediaan pangan atau kebutuhan sembako di Kaltim aman selama Ramadan hingga lebaran. OPD terkait diminta untuk terus memonitor perkembangan harga di pasaran, yaitu kebutuhan pokok masyarakat di daerah yang dinilai kekurangan sembako.

Pemprov Kaltim juga berupaya memperhatikan keamanan dalam mendistribusikan sembako hingga ke tangan masyarakat. Kebutuhan sembako yang diberikan mulai dari beras, minyak goreng, dan cabai. 

Adanya inflasi pada Maret 2023 secara nasional sebesar 4,97 persen. Hal ini yang membuat harga kebutuhan sembako menjadi naik. 

“Tentu permintaan masyarakat akan naik, harga pun diyakini akan naik. Maka, kebutuhan stok harus dipersiapkan. Saya minta semua pihak dapat mengkondisikan ini,” jelasnya.

[TOS | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.