Kaltimtoday.co - Kebijakan pemerintah dalam memangkas anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50% berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti bahwa pengurangan anggaran ini dapat menghambat upaya Indonesia dalam mencapai swasembada pangan.

Pada tahun fiskal 2025, Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun. Dana hasil pemangkasan ini dialokasikan untuk program prioritas, seperti program makan bergizi gratis (MBG). Hampir semua kementerian dan lembaga terkena dampak kebijakan ini, termasuk BMKG yang memiliki peran vital dalam penyediaan prakiraan cuaca serta deteksi bencana alam.

"Pemotongan anggaran BMKG tentu berdampak pada operasional lembaga tersebut, sehingga mempersulit pemantauan kondisi cuaca dan perubahan iklim," ujar Media Wahyudi Askar dalam sebuah diskusi daring pada Senin (10/2/2025).

Ia menegaskan bahwa informasi cuaca sangat berperan dalam aktivitas petani dan nelayan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.

"Efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran dapat membawa dampak negatif yang serius," tambahnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui pemangkasan anggaran BMKG dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Juru bicara BMKG, Muslihhuddin, menyampaikan bahwa kebijakan ini bisa menurunkan tingkat akurasi prakiraan cuaca dan deteksi bencana, seperti gempa bumi serta tsunami, dari 90% menjadi hanya 60%.

Lebih lanjut, dari hampir 600 alat deteksi bencana yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, banyak di antaranya sudah usang dan membutuhkan perawatan intensif. Dengan anggaran yang dipangkas, pemeliharaan alat-alat ini akan semakin sulit dilakukan.

Di sisi lain, pemerintah tetap menargetkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Prabowo baru-baru ini menandatangani instruksi presiden terkait ketahanan pangan, termasuk percepatan pembangunan sistem irigasi. Target swasembada pangan pada 2027 menjadi fokus utama, sementara upaya untuk menghentikan impor beras mulai tahun ini terus digenjot.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp