Daerah
Pembangunan Bendung Bontang di Kampung Masdarling Bermasalah, Alfin Soroti Kinerja Kontraktor Pelaksana

Kaltimtoday.co, Bontang - Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyoroti kinerja PT Bumi Lasinrang dalam pengerjaan bendung Bontang di Kampung Masdarling. Menurutnya, kinerja perusahaan sangat mengecewakan, bukan saja dari sisi progres pengerjaan dinilai lambat, tapi juga komitmen mereka terhadap hak pekerja dan lingkungan sekitar proyek.
Hal ini disampaikan Alfin Rausan Fikry kala memimpin rapat antara Komisi C bersama PUPR Bontang, PUPR Kaltim, PT Bumi Lasinrang, Camat Bontang Barat dan Lurah Gunung Telihan di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (3/3/2025) siang.
Alfin menjelaskan, sekitar pertengahan Februari 2025 lalu, pihaknya menggelar inspeksi mendadak di lokasi pemangunan bendung Bontang di Kampung Masdarling, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat. Dari inspeksi itu, didapati sejumlah persoalan. Mulai dari pekerja proyek yang haknya tak dibayar hingga lima pekan, kondisi tempat tinggal pekerja memprihatinkan.
Kemudian, pembangunan proyek yang mengambil jalan warga. Belakangan ini baru diketahui, sebab berdasarkan rencana, mestinya truk-truk pengangkut material tak melalui jalan warga. Dan tak kalah penting, pembangunan bendung rupanya mengakibatkan banjir di permukiman warga setempat.
"Kami sidak sekitar dua minggu lalu di lokasi. Ternyata banyak sekali persoalan di sana," kata Alfin.
Alfin menegaskan, pihaknya mengapresiasi PUPR Kaltim yang mengupayakan pembangunan bendung di Bontang. Menurutnya, bendung ini akan sangat bermanfaat bagi Bontang. Khususnya dalam hal penyediaan air baku warga dan untuk menanggulangi banjir.
Kendati demikian, dia berharap agar PUPR Kaltim lebih mengawasi dan memperhatikan kontraktor yang mengerjakan proyek penting seperti ini. Jangan sampai, kata dia, proses pembangunan bendung mengalami kecacatan, seperti hak-hak pekerja yang diabaikan kontraktor pelaksana, apalagi sampai menghasilkan dampak negatif terhadap warga sekitar.
"Banyak masalah tapi kenapa perusahaan itu masih diberi kesempatan mengerjakan," sebutnya.
Politikus muda Partai Golkar ini menilai, dengan sisa waktu hingga 28 Maret 2025, pihaknya pun ragu proyek ini selesai tepat waktu.
"Mereka laporkan progres pengerjaan tahap satu sudah 91,61 persen. Tapi melihat kondisi di sana, saya ragu dengan laporan itu. Sisa waktu pengerjaan juga sampai 28 Maret (2025), pekerjanya sudah tidak ada. Dengan waktu mepet dan cuaca tidak bisa ditebak, saya tidak yakin akan selesai tepat waktu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air (DSDA) Dinas PUPR Kaltim, Muhammad Zuraini Ikhsan mebeberkan alasan pihaknya masih memberi kesempatan PT Bumi Lasinrang melanjutkan proyek pengerjaan tahap satu ini.
Ikhsan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Gubernur No 6 Tahun 2024, pengerjaan bisa melampaui akhir tahun di tahun anggaran tersebut dengan pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan bisa dilakukan dengan pemberian jaminan pembayaran dan denda keterlambatan. Adapun, besaran jaminan pembayaran sesuai dengan sisa proyek yang belum dikerjakan.
Kesempatan pertama diberi ke kontraktor selama 50 hari, mulai 19 Desember 2024 hingga 6 Februari 2025. Namun ini tak selesai karena kondisi hujan, lokasi becek dan lokasi sekitar proyek kebanjiran.
"Jadi itu perlu dikeringkan dan butuh waktu beberapa hari," sebut Ikhsan.
Kesempatan kedua kembali diberikan, durasinya sama, masih 50 hari. Mulai 7 Februari hingga 28 Maret 2025. Alasan kesempatan kembali diberikan karena proyek penyediaan air baku ini merupakan prioritas Pemrov Kaltim. Bila proyek dihentikan, maka upaya penyediaan air baku bisa terhambat, terlebih Bontang mulai di ambang krisis air bersih.
"Setelah kami tinjau, masih layak diberi kesempatan. Kami juga berpegang ke Pergub Kaltim itu, semua juga masih di bawah koordinasi kami. Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, jaminan pembayaran dan denda juga dibayar. Semua masih aman dan mereka juga komit selesaikan proyek ini," bebernya.
Sementara itu, perwakilan PT Bumi Lasinrang, Adi, tak banyak bicara dalam rapat. Dia menegaskan, bahwa pihaknya akan menyelesaikan seluruh persoalan dengan pekerja dan janji akan merampungkan pekerjaan sesuai tenggat waktu.
"Tanggal 8 kami akan mulai lagi pengerjaan dengan pekerja baru," kata Adi.
[RWT]
Related Posts
- DPR Tegaskan Pupuk Kaltim Tak Lagi Miliki Kewajiban atas Tuntutan Polis Pensiun Jiwasraya
- Sekolah Gagal Finalisasi PDSS, Ratusan Siswa SMK Negeri 1 Bontang Terancam Tak Bisa Masuk Universitas Jalur SNBP
- Bontang Dorong Investasi Berbasis Potensi Lokal, DPMPTSP Tawarkan Sektor Unggulan
- Upaya Dukung Kemandirian Industri Nasional, Pupuk Kaltim Bangun Pabrik Soda Ash Pertama di Bontang
- Tak Ada Sengketa Hasil Pemilihan di MK, Neni-Agus Berpeluang Dilantik Lebih Awal