Opini

Pembelajaran Tatap Muka Minim Persiapan, Yakin Mau Dilanjutkan?

Oleh: Fani Ratu Rahmani (Aktivis Dakwah dan Pendidik)

WACANA Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terus disampaikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun memberi dampak bagi dunia pendidikan apabila Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terus dilakukan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar wabah bisa terkendali dan PTM bisa terwujud kembali.

Seperti halnya di Balikpapan, jika penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Balikpapan statusnya diturunkan oleh pemerintah pusat dari level 4 ke level 3, maka PTM bisa jadi dilaksanakan. Namun, apa daya PPKM kembali diperpanjang hingga 20 September 2021 nanti.

Baca juga:  Pemerintah Kutim Berencana Berlakukan PPKM Skala Mikro

Namun, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) masih gencar melaksanakan vaksinasi terhadap para pelajar di Balikpapan. Setelah para guru sudah selesai diberi vaksinasi, maka para pelajar juga harus menerimanya secara merata. Untuk vaksinasi SMP, SMA, dan SMK sudah mulai dilakukan vaksinasi sementara untuk murid SD belum di vaksin.

Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti dan menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Pernyataan tersebut mengungkapkan kebolehan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang berada pada PPKM Level 1-3, meskipun para siswa belum divaksinasi.

Baca juga:  Anak Akidi Tio Ditangkap Polda Sumsel, Sumbangan Rp 2 Triliun Diduga Bohong

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan tindakan gegabah tersebut. Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah tersebut sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.

Namun, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36 persen. Di mana sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. (Radar Bogor, 26/8)

Baca juga:  Omnibus Law Investasi dan Ekonomi Kerakyatan

Dalam lingkup nasional memang beberapa sekolah sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Namun, Untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan selama sekolah tatap muka, satuan pendidikan perlu membentuk Satgas.

Namun, pengawasan pembelajaran tatap muka dianggap bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan, tetapi juga orang tua murid di rumah. (Kompas.com, 27/8)

Bagai buah simalakama, inilah pepatah yang pantas untuk kondisi saat ini. Berbagai problematika pendidikan yang muncul mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, di sisi lain pemerintah masih belum menyiapkan infrastruktur secara sempurna. Walhasil, rencana PTM ini bisa dikatakan belum matang.

Baca juga:  112 Jadi Call Center Krusial di Tengah Pandemi, Ragam Keluhan Masyarakat Ditampung 24 Jam

Kemudian, kebijakan mengizinkan PTM dengan syarat vaksinasi 70% sebenarnya tidak menjadi jaminan adanya perlindungan semua unsur sekolah dari penyebaran virus.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksin Covid-19 tak membuat seseorang kebal 100 persen dari virus corona. Orang yang sudah divaksin masih mungkin tertular Covid-19.

Menurut Budi, vaksin Covid-19 akan membuat tubuh seseorang lebih cepat mengidentifikasi masuknya virus. Tubuh yang sudah divaksin juga menjadi lebih responsif melawan virus.

Baca juga:  PPKM Mikro Diperketat, Masa Pengenalan Siswa di Samarinda Bakal Dilakukan Secara Daring

Wabah ini memang menuntut sikap pemerintah yang responsif dan butuh solusi komprehensif. Responsif dalam arti, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap angka positif yang masih terus bermunculan.

Memberikan alokasi dana yang memadai untuk penanganan covid-19. Menanggalkan kepentingan-kepentingan lain yang menghambat penanganan wabah di bumi pertiwi ini.

Baca juga:  Mengkritisi Keseriusan Penguasa Berantas Narkoba

Kemudian, terkait solusi komprehensif ini memang berkaitan dengan paradigma pengaturan negara. Apabila negara masih memakai prinsip ‘setengah hati’ dalam mengurus rakyat, apalagi mempertimbangkan ‘untung-rugi’, maka bisa dipastikan solusi yang diambil masih sarat akan kepentingan oknum-oknum yang ingin mengambil untung dari wabah ini.

Termasuk juga, apabila pemerintah hanya fokus pada persoalan teknis seperti vaksinasi saja, namun menyepelekan pemicu menyebarnya virus dengan tebang pilih dalam hal protokol kesehatan, mobilitas masyarakat, keluar masuknya masyarakat dalam dan luar negeri hingga masuknya Warga Negara Asing (WNA), jelas ini tidak membawa perubahan.

Baca juga:  Perangi Covid-19 Lewat Petunra Virtual Kesenian Tradisional

Menuntut ketertiban masyarakat dalam PPKM tanpa memenuhi kebutuhan rakyat pun juga memperkeruh masalah yang ada. Yang terjadi justru begitu jauh jurang pemisah antara penguasa dengan rakyat.

Namun, sikap negara demikian tentu bukan tanpa sebab. Negara begitu menampakkan kelemahan dalam mengurusi rakyat seperti memenuhi kebutuhannya maupun kegagalan menangani pandemi dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Baca juga:  Tenaga Kesehatan Covid-19, Pahlawan Tanpa Perlindungan?

Solusi yang ada tidak menyentuh akar masalah pandemi, karena biang kerok dari pandemi yang tak kunjung usai ini tidak lepas dari sistem hidup yang diterapkan, kapitalisme.

Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang dibuat oleh kafir barat dengan asas sekularisme. Dengan asas sekularisme, aturan agama dipisahkan dari kehidupan. Sehingga akan kita dapati, agama tidak akan ikut campur atau dikaitkan dengan kehidupan.

Baca juga:  Independensi dan Peranan HMI dalam Pilkada

Berbagai problematika yang ada tidak akan mengembalikan pada sudut pandang agama, terlebih Islam. Padahal, dengan aturan yang berasaskan sekularisme hanya menjadikan problematika tidak kunjung usai, termasuk pandemi.

Oleh sebab itu, kebutuhan akan solusi komprehensif dalam menangani pandemi hanya ada pada Islam. Sebab, Islam memandang berbagai masalah secara integral. Dan Islam menawarkan solusi hakiki yang berasal dari illahi.

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (TQS Al Ahzab ayat 36)

Baca juga:  Ikhtiar Melawan Covid-19: Kepemimpinan dan Ketaatan Adalah Kunci

Pandemi berimbas pada dunia pendidikan, maka agar tidak semakin buruk keadaan dunia pendidikan kita ini, kita butuh menyelesaikan secara menyeluruh dengan aturan Allah. Pandemi segera diselesaikan dan persoalan pendidikan baik teknis maupun filosofis juga dikembalikan pada Islam.

Disinilah butuh penerapan Islam secara kaffah, agar berbagai pihak baik individu, masyarakat dan negara saling bekerjasama memainkan perannya sesuai hukum syara’. 

Baca juga:  Merefleksikan Pemaknaan Nilai-Nilai dan Kesaktian Pancasila

Apakah yakin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mau dilanjutkan dengan kondisi minim persiapan? Kalau negara mau mengembalikan hal ini pada Islam maka sangat riskan untuk mewujudkannya.

Akan lebih baik negara fokus pada perannya sebagai raa’in (pengurus) dan Junnah (pelindung) demi kemaslahatan umat. Dan ini hanya terwujud secara totalitas dan sempurna tatkala Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah Islamiyyah, sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh umat dalam rangka menerapkan Islam dan mengemban dakwah. Wallahu a’lam bish shawab. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close