Advertorial
Pemkab Kukar Bakal Buka Seleksi 12 Jabatan Tinggi Pratama

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sebanyak 12 Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) masih belum terisi. Pemerintah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas atau Badan untuk mengisi kekosongan tersebut.
12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan, dan lainnya.
Untuk memenuhi kekosongan tersebut, Pemkab Kukar bakal melakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam waktu dekat ini. Saat ini, pemerintah daerah telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Jika ada persetujuan itu, nanti kita umumkan untuk pendaftaran seleksi JPTP,” kata Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, Sabtu (6/4/2024).
Disebutkan Sunggono, sebenarnya pengajuan untuk melakukan seleksi sudah lama diajukan ke KASN. Namun ada beberapa hal kendala, yang akhirnya baru keluar beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, pengumuman tersebut ditargetkan akan dimulai pada akhir April 2024 ini.
Dirinya pun mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Jadi siapapun yang sudah menganggap dirinya siap dan memenuhi syarat, silahkan ikut itu,” tutupnya
[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Efisiensi Anggaran, ASN Didorong Terapkan WFA Dua Kali Seminggu
- Buntut dari Pemutusan Tenaga Honorer di Bawah Dua Tahun, Pejuang SIGAP di Berau Dinonaktifkan Sementara
- Krisis Tenaga Kesehatan di Berau, Puluhan Honorer Non-ASN Dirumahkan
- Non-ASN Kurang dari 2 Tahun Tidak Bisa PPPK, Pemkab Berau Harap Solusi Pemerintah Pusat
- Kontroversi Poligami ASN, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Patuhi Undang-Undang