Kaltimtoday.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mematangkan arah kebijakan pembangunan lima kawasan perdesaan melalui 17 program Kukar Idaman Terbaik. Saat ini, program tersebut tengah dikaji untuk dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar berjalan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa konsep program ini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan di lima kawasan perdesaan. Selain sektor itu, setiap kawasan juga nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah, dengan estimasi anggaran sekitar Rp100 miliar per kawasan.

“Program ini tidak berdiri sendiri, tapi untuk mencapai output dan outcome yang nyata. Produktivitas petani harus naik, luas tanam meningkat, dan hasil tangkapan nelayan juga membaik.” ujar Aulia usai hadiri RKAPD Kukar 2026 di Pendopo Bupati Kukar belum lama ini.

Penetapan lima kawasan perdesaan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pengembangan kawasan pertanian terpadu. Kawasan itu meliputi wilayah Sebulu–Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Tenggarong–Loa Kulu, dan Marangkayu.

Namun saat ini, Aulia menegaskan program tersebut belum bisa dijalankan karena masih dalam tahap kajian. Pemerintah sedang mematangkan desain kebijakan agar pelaksanaannya sejalan dengan arah RPJMD baru yang mulai berlaku pada 2026 mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto menyebutkan, pihaknya tengah menyiapkan skema teknis pelaksanaan. DPMD akan berperan sebagai leading sector dalam perencanaan kawasan, sementara pelaksanaannya nanti akan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai sektornya.

“Pasti melibatkan OPD teknis lain sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kawasan itu,” jelas Arianto.

Ia menambahkan, penggunaan anggaran nantinya akan diarahkan pada kegiatan infrastruktur penunjang, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. Prinsipnya, setiap kegiatan harus mampu menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

Meski masih dalam tahap kajian, Pemkab Kukar menargetkan desain akhir program Rp 100 miliar untuk lima kawasan desa sebelum berjalan pada APBD 2026.

“Teknisnya kami belum tau, yang jelas Kami akan mengawal bantuan stimulan 100 miliar itu.” tutupnya.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]