Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar sebagai bagian dari komitmen terhadap program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo. Kamis (6/11/2025), Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bugis yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Go Mall, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota.

SPPG Bugis yang dikelola Yayasan Fimizoe Mohammad Zulkifli memiliki kapasitas produksi hingga 1.200 porsi per hari. Salah satu sekolah yang menjadi wilayah layanannya adalah SDN 002 Samarinda Kota dengan jumlah siswa mencapai 532 orang. Peresmian tersebut turut dihadiri Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Promosi dan Kerja Sama, Nyoto Suwignyo, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Usai peresmian, Wali Kota Andi Harun bersama Deputi BGN meninjau langsung pelaksanaan perdana MBG di SDN 002 Samarinda Kota. Para siswa tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang terdiri dari nasi, lauk hewani, sayur, dan buah pisang. “Kami ingin memastikan rantai penyediaan makanan dari dapur ke sekolah berjalan sesuai standar kebersihan dan gizi,” ujar Andi.

Dalam kesempatan itu, ia turut menegaskan bahwa Pemkot berkomitmen menyukseskan program ini. “Karena ini program Bapak Presiden, tidak ada pilihan lain. Kita harus sukseskan, apalagi manfaatnya besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemkot Samarinda kini telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG yang berkoordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, Polri, dan BGN. Dari total 73 dapur yang direncanakan, sebanyak 20 dapur sudah beroperasi untuk melayani sekitar 135 ribu pelajar tingkat dasar dan menengah di seluruh kota. “Kami masih menyiapkan sisanya agar seluruh 73 dapur bisa segera beroperasi,” jelas Andi.

Selain memperluas dapur pelayanan, Pemkot juga menyiapkan sistem digital berbasis dashboard untuk memantau stok dan distribusi bahan pangan di tiap dapur secara real-time. Sistem ini dikembangkan oleh Dinas Kominfo bersama BGN agar pemerintah dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program. 

“Masyarakat nanti juga bisa pantau, misalnya dapur Bu Fitri hari ini punya telur berapa, punya daging berapa. Ini penting agar rantai pasokan terkendali,” ungkapnya.

Namun, Andi tak menutup mata bahwa tantangan terbesar pelaksanaan MBG di Samarinda terletak pada ketersediaan bahan pangan yang sebagian besar masih bergantung dari luar daerah. Karena itu, pengelolaan stok dan distribusi harus dilakukan secara reguler agar tidak terjadi kendala di lapangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dapur MBG. “Satu dapur bisa melayani antara 1.000 sampai 3.000 porsi, tentu ini tidak mudah. Dibutuhkan SDM yang profesional dan manajemen yang baik,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, seluruh dapur MBG di Samarinda akan diwajibkan memiliki sertifikat kelayakan sanitasi sesuai standar BGN. Pemkot juga akan memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola dapur agar pelaksanaan program berjalan higienis dan profesional. 

“Standar BGN harus diterapkan di semua dapur. Kami dorong agar semua pengelola mengikuti pelatihan dan sertifikasinya,” tutup Andi Harun.

[NKH]