Kaltimtoday.co, Samarinda - Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengekspos perihal korupsi yang terjadi di 2 perusahaan daerah (Perusda) di Kaltim.

Dua kasus tersebut antara lain adalah PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dan PT Agro Kaltim Utama (AKU). Pada dasarnya, Perusda hadir untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), namun ada pendapatan yang raib entah ke mana.

Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, terlebih lagi Pemprov Kaltim. Ditemui belum lama ini, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menyampaikan rencananya untuk melakukan rolling bagi pejabat Perusda yang tidak maksimal dalam mengelola Perusda.

"Sudah kelamaan. Tadinya baik, jadinya jahat. Inginnya saya 2 atau 3 tahun pindah. Contohnya kepala OPD memang sering di-rolling. Bukan kepalanya tapi lama kelamaan lihat peluang. Itu namanya strategi," beber Hadi kepada awak media.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Rencana yang dikemukakan Hadi mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Pria yang akrab disapa Bahar itu menyebutkan bahwa, rolling pejabat yang tak maksimal di Perusda mampu menjadi cara alternatif agar bocornya kas daerah tak terjadi lagi.

Di satu sisi, Bahar juga menegaskan bahwa rolling pejabat pun tak cukup. Pemprov juga harus melakukan tindakan tegas. Alangkah lebih baik, jika diketahui ada pejabat yang memainkan uang daerah untuk segera dipecat dari jabatannya.

"Kalau orangnya rusak ya diganti. Jangan di-rolling. Kalau orangnya memang bermasalah, tidak usah jadi direktur. Langsung ganti kalau 2-3 tahun tidak bisa memberikan perubahan yang diinginkan atau diberhentikan," ungkap Bahar.

Dalam waktu dekat ini, seleksi untuk jajaran direksi akan dilakukan di Perusda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) dan PT Melati Bhakti Satya (MBS). Bahar mengingatkan kepada panitia seleksi untuk jujur dan tak membiarkan adanya celah bagi seseorang demi mendapatkan posisi di Perusda yang bersangkutan secara khusus. Agar hasil seleksi bisa menghasilkan pejabat direksi yang berkualitas dan sesuai klasifikasi.

"Ini kan mau pemilihan direktur. Kuncinya 1. Berhenti adanya backing, mem-backing. Back-up temannya si A dan si B. Pilih saja orang yang memang profesional," tandas politisi dari Fraksi PAN itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]